Pembatasan BBM Subsidi Sangat Mendesak, Pemerintah Diminta Lakukan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengatakan masih banyak masyarakat mampu yang memilih membeli BBM subsidi karena harganya lebih murah.
Akibatnya, kata dia, ada dua penyalahgunaan BBM subsidi. Pertama, penyalahgunaan BBM subsidi ke ranah pidana, dan kasus ini mengalami peningkatan dalam empat bulan terakhir.
Kedua, yang tidak tepat sasaran, seperti yang terungkap dalam data BPS dan Kementerian Keuangan.
"Artinya orang itu sebutlah tidak butuh subsidi itu mampu beli tetapi karena harganya (lebih murah) segitu ya mereka pilih itu,” kata Saleh dalam diskusi bertajuk “Pembatasan BBM Berkeadilan” diJakarta, Senin (19/9).
Guna mencegah pendistribusian tidak tepat sasaran, Saleh menegaskan, diperlukan pendistribusian secara tertutup, sehingga subsidi energi bisa tepat sasaran, sesuai dengan Undang-Undang Energi.
"Subsidi tertutup. Jadi solusinya, orang yang berhak dapat subsidi dicek, diverifikasi kalau boleh dapat QR Code,” terangnya.
Senada dengan Saleh, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menegaskan BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.
Untuk itu, revisi Perpres 191/2014 harus segera diundangkan agar masyarakat memiliki panduan mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan BBM subsidi.
Pemerintah diminta segera lakukan ini karena pembatasan BBM subsidi sudah dianggap sangat mendesak.
- Kejagung Dinilai Tak Tepat Menjadikan Vendor Tersangka Kasus BBM
- Pengguna MyPertamina Meningkat Pada Periode Satgas Ramadan dan Idulfitri 2025
- Pertamina Resmi Tutup Satgas Ramadan dan Idulfitri 2025, Suplai BBM-LPG Lancar
- SPBU di Denpasar Diduga Oplos BBM Pertalite
- Blending BBM Tindakan Legal Selama Mengikuti Izin dan Standar Mutu
- Tegas, Pertamina Pecat Sopir Truk BBM & Tutup SPBU di Klaten