Pembatasan BBM Subsidi Sangat Mendesak, Pemerintah Diminta Lakukan Ini
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengatakan masih banyak masyarakat mampu yang memilih membeli BBM subsidi karena harganya lebih murah.
Akibatnya, kata dia, ada dua penyalahgunaan BBM subsidi. Pertama, penyalahgunaan BBM subsidi ke ranah pidana, dan kasus ini mengalami peningkatan dalam empat bulan terakhir.
Kedua, yang tidak tepat sasaran, seperti yang terungkap dalam data BPS dan Kementerian Keuangan.
"Artinya orang itu sebutlah tidak butuh subsidi itu mampu beli tetapi karena harganya (lebih murah) segitu ya mereka pilih itu,” kata Saleh dalam diskusi bertajuk “Pembatasan BBM Berkeadilan” diJakarta, Senin (19/9).
Guna mencegah pendistribusian tidak tepat sasaran, Saleh menegaskan, diperlukan pendistribusian secara tertutup, sehingga subsidi energi bisa tepat sasaran, sesuai dengan Undang-Undang Energi.
"Subsidi tertutup. Jadi solusinya, orang yang berhak dapat subsidi dicek, diverifikasi kalau boleh dapat QR Code,” terangnya.
Senada dengan Saleh, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menegaskan BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.
Untuk itu, revisi Perpres 191/2014 harus segera diundangkan agar masyarakat memiliki panduan mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan BBM subsidi.
Pemerintah diminta segera lakukan ini karena pembatasan BBM subsidi sudah dianggap sangat mendesak.
- Prabowo Diminta Hati-Hati soal Pengalihan Subsidi BBM menjadi BLT
- Pemerintah Berencana Alihkan Subsidi BBM jadi BLT, tetapi
- Layani Energi ke Pelosok Negeri, Pertamina Tambah Penyalur 40 BBM Satu Harga
- Wujudkan Efisiensi & GCG dalam Penggunaan BBM Subsidi di Perkeretaapian, KAI Gandeng BPH Migas
- Fuel-Marking SICPA Solusi Efektif Deteksi Kebocoran dalam Bisnis BBM
- Polda Maluku Ciduk Dua Tersangka Kasus Penimbunan 3,4 Ton BBM di Ambon