Pembatasan BBM, Tunggu Instruksi Gubernur

Tentu saja, tandas Anton, dalam instruksi yang akan diterima itu, ada petunjuk, juklak dan juknisnya. Kata dia, pembatasan ke pelat merah milik pemerintah maupun BUMN, akan tetap berimbas pada keuangan daerah. Sebab, harga BBM non bersubsidi sudah menembus angka dua kali lipat.

"Tentu nanti ada Juklak dan Juknisnya. Mungkin bisa sampai ke anggaran. Sebab, anggaran yang ada di tahun 2012 ini kan masih berdasar pada harga BBM sebesar Rp 4.500. Nah, kalau kemudian beralih ke BBM non Bersubsidi kan akan mengakibatkan kuota anggaran kurang," katanya.

Namun demikian, soal anggaran untuk kebutuhan BBM mobil plat merah pemerintah akan dibahas lagi oleh tim anggaran di seluruh SKPD yang terkait di Pemkab Banyumas. (ttg/acd)