Pembatasan Waktu Solar Hanya Berlaku di 548 SPBU

jpnn.com - JAKARTA - Upaya pembatasan penyaluran BBM bersubsidi dengan beberapa cara terus mendapatakan protes. Namun, pihak pemerintah kukuh untuk tetap menjalankan kebijakan tersebut.

Menurut mereka, kebijakan tersebut tak akan mempengaruhi ketersediaan BBM bersubsidi bagi yang membutuhkan.
    
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menyatakan, masyarakat sebenarnya tak perlu khawatir tentang upaya pembatasan BBM bersubsidi di Indonesia. Pasalnya, pembatasan tersebut bakal dilakukan di cluster-cluster tertentu.

"Tidak usah resah.  Kami hanya mengendalikan di sektor terbatas saja. Tidak di seluruh Indonesia," ujarnya di Jakarta kemarin (5/8).
    
Dia mencontohkan, pembatasan waktu penjualan solar bersubsidi dari pukul 08.00 hingga 18.00. Menurutnya, pengendalian itu hanya bakal diterapkan di daerah perkebunan, pertambangan, industri serta wilayah yang sekitar pinggir laut yang rawan kebocoran.

"Yang dibatasi adalah SPBU di luar jalur logistik. Di jalur-jalur logistik utama, tidak dilakukan pembatasan waktu operasi," imbuhnya.
    
Saat ini, lanjut dia, terdapat sekitar 4.570 SPBU yang beroperasi di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Namun, hanya sekitar 548 SPBU atau 12 persen saja terkena pembatasan tersebut. Bahkan, hanya lima persen dari total 3.061 SPBU di Jawa yang terkenda dampak tersebut.
    
"Untuk SPBU di Jakarta Pusat memang ditiadakan penjualan Solar bersubsidinya. Saya harap masyarakat mau berhemat saat membeli di SPBU di sekitar daerah itu. Bagi masyarakat yang mampu tolong beli BBM non subsidi," ujarnya.
    
Jero menegaskan, upaya ini memang harus dilakukan. Hal itu seiring realisasi BBM bersubsidi hingga tengah tahun yang mencapai 22,91 juta kilo liter (kl). Angka itu lebih tinggi dari proyeksi pemerintah sebesar 22,81 juta kl.
    
"Konsumsi ini disebabkan oleh pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Dalam 3 tahun terakhir, rata-rata angka penjualan mobil mencapai 1,1 juta unit per tahun. Sedangkan, penjualan motor mencapai 7,6 unit per tahun. Sementara itu, target penjualan otomotif 2014 adalah mobil sebanyak 1,25 juta unit dan motor 8 juta unit," jelasnya.
    
Dia mengaku, meski sudah mengalami kenaikan, selisih harga antara BBM bersubsidi dengan non subsidi masih cukup jauh. Karena itu, ada beberap kejadian migrasi pengguna BBM Non Subsidi ke BBM Subsidi. "Selain itu, masih banyak terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi. khususnya jenis solar bersubsidi," katanya.
    
Karena itulah, langkah-langkah pengendalian penyaluran BBM disiapkan pihaknya. Hal itu untuk menghemat kuota BBM pada APBNP 2014 yang dipangkas 2 juta kl. "Pertama, dengan implementasi peraturan menteri nomor 1 tentang larangan BBM bersubdsidi untuk beberapa jenis kendaraan. Langkah ini bisa menghemat 0,46 juta kl. Terdiri dari 0,15 juta kl premium dan 0,31 juta kl solar," tambahnya.
    
Langkah yang lain adalah pengetatan pengawasan BPH Migas terhadap penyelewengan. Langkh tersebut ditargetkan menghemat solar sebanyak 0,5 juta kl.

"Dari program konversi BBM ke BBG sendiri bisa menghemat premium sebesar 0,09 juta kl. Saat ini terdapat 27 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan 2 mobile refueling unit (MRU). Terletak di Jabodetabek, Jawa Timur dan Palembang," terangnya.
    
Langkah pamungkas dari pemerintah adalah pengurangan nozzle (selang) BBM bersubsidi yang bakal dilaksanakan di 59 kota. Langkah ini diharap bisa menghemat 0,95 juta kl bbm bersubsidi. Terdiri dari 0,67 juta kl premium dan 0,28 juta kl solar.
    
"Dari itulah ada upaya lanjutan dengan meniadakan penjualan premium di seluruh SPBU jalan tol mulai 6 Agustus. Juga, memprioritaskan penjualan kepada nelayan yang kapalnya di bawah 30 GT (gross tonnage)," imbuhnya.
    
Sementara itu, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hanung Budya terus mendorong upaya tersebut. Menurutnya, tanpa upaya tersebut maka ketersediaan solar hanya bertahan sampai November 2014.

Sedangkan, pasokan premium bisa habis  pada 19 Desember. "Jika tidak dilakukan pengendalian, maka dari kuota 46 juta KL, akan terjadi kekurangan sekitar 1,34 juta kl," ungkapnya. (bil)