Pembayaran Lahan Proyek Tol Jagonere Terkatung-katung

Namun bukan disebabkan oleh kesengajaan. Tetapi merupakan prosedur keuangan yang dilakukan pemerintah pusat. ”Kami akui memang terlambat sekali. Ini dana APBN. Jadi prosedurnya memang dari pemerintah pusat,” ujar pria yang juga Kepala Sub Bagian Pertanahan Kota Depok itu.

Menurutnya juga prosedur pembayaran itu sudah ada aturannya. Sedangkan, pemerintah daerah hanya menjadi fasilitator saja terkait proyek itu. Tidak berhak menentukan pengucuran dana ganti rugi. Dia pun mengharapkan proses ganti rugi berlangsung cepat dan kontinyu. Artinya dana yang dibayarkan kepada warga yang tanahnya kena gusur dilakukan berkelanjutan. Tidak menunggu jeda waktu lagi pembayaran. (rko)