Pembayaran TPP PNS Mulai Ngadat
“TTP juga ada pajaknya. Golongan III dipotong 5 persen dan golongan 4 15 persen,” jelasnya. Diakuinya TPP ini untuk mensejahterakan PNS dan meningkatkan kinerjanya.
Sementara, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Lubuklinggau, Imam Senen mengaku tidak hapal rincian anggaran TPP 2016.
“Kisarannya lebih kurang berapa miliar,” katanya. Untuk 2017, pihaknya hanya mampu menganggarkan enam bulan.
“Rinciannya, besok (hari ini, red) baru mau nyusun dan menyampaikan pagu plafon anggaran per SKPD, termasuk disitu ada TPP,” pungkasnya.
Selain beberapa daerah yang kesulitan membayar TPP, ada pula Pemda yang tidak menganggarkan itu karena tidak ada dananya.
Kepala DPPKAD OKI, Daud mengungkapkan Pemkab OKI belum menganggarkan TPP.
“Jadi pemangkasan anggaran tidak begitu dirasakan PNS kita,” cetusnya. Saat ini pihaknya memiliki sekitar 9 ribu PNS.
Di Ogan Ilir, TPP juga tidak diterapkan. “Sepertinya PNS OI belum pernah menerima TPP,” kata Inspektur Pemkab OI, Wilson SH.
PALEMBANG – Para pegawai negeri sipil (PNS) di sejumlah daerah terdampak pemangkasan maupun penundaan transfer daerah (DAU dan DBH) oleh pusat.
- 5 Senpi & 18 Bom Rakitan Disita Polda Sulteng Selama 2024
- 27 Anggota KKB Tewas Sepanjang 2024
- Penyelundupan 19 Butir Ekstasi Digagalkan Petugas Lapas Karawang
- 5 Orang Meninggal dalam Kecelakaan Truk, Mobil, dan Motor
- Layanan Hotline Center PAM Jaya, Pelanggan Bisa Adukan Berbagai Masalah
- Gus Muhaimin Kenang Sikap Kiai Bisri Syansuri