JPNN.com 
Pembayaran TPP PNS Mulai Ngadat
“TTP juga ada pajaknya. Golongan III dipotong 5 persen dan golongan 4 15 persen,” jelasnya. Diakuinya TPP ini untuk mensejahterakan PNS dan meningkatkan kinerjanya.
Sementara, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Lubuklinggau, Imam Senen mengaku tidak hapal rincian anggaran TPP 2016.
“Kisarannya lebih kurang berapa miliar,” katanya. Untuk 2017, pihaknya hanya mampu menganggarkan enam bulan.
“Rinciannya, besok (hari ini, red) baru mau nyusun dan menyampaikan pagu plafon anggaran per SKPD, termasuk disitu ada TPP,” pungkasnya.
Selain beberapa daerah yang kesulitan membayar TPP, ada pula Pemda yang tidak menganggarkan itu karena tidak ada dananya.
Kepala DPPKAD OKI, Daud mengungkapkan Pemkab OKI belum menganggarkan TPP.
“Jadi pemangkasan anggaran tidak begitu dirasakan PNS kita,” cetusnya. Saat ini pihaknya memiliki sekitar 9 ribu PNS.
Di Ogan Ilir, TPP juga tidak diterapkan. “Sepertinya PNS OI belum pernah menerima TPP,” kata Inspektur Pemkab OI, Wilson SH.
PALEMBANG – Para pegawai negeri sipil (PNS) di sejumlah daerah terdampak pemangkasan maupun penundaan transfer daerah (DAU dan DBH) oleh pusat.
- Kodam I/Bukit Barisan Bantu Warga yang Diduga Diintimidasi Ormas
- Farhan Bimbang Tindak Tegas Kusir Delman yang Getok Tarif Tak Wajar di Bandung
- Harga Emas Perhiasan di Baturaja Tembus Rp 11,3 Juta Per Suku
- Korban Kedua Perahu Getek Tenggelam di Perairan Sungai Musi Ditemukan Meninggal Dunia
- 2 Lansia yang Tenggelam di Perairan Sungai Musi Ditemukan Sudah Meninggal Dunia
- Tabung Gas Meledak di Cilincing, 3 Warga Terluka
