Pembebasan Lahan FR Lambat, Bupati Sambat

jpnn.com, SIDOARJO - Upaya pembebasan lahan frontage road (FR) Waru-Buduran yang sangat lambat mendapat sorotan. Hingga tahun anggaran 2018 bakal berakhir, progres pembebasan lahan itu belum signifikan. Fakta tersebut membuat Bupati Saiful Ilah kembali bersuara.

Pria 69 tahun itu untuk kali kesekian meminta tim dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) mempercepat proses pembelian tanah warga. Dengan demikian, pada tahun depan, pembangunan fisik jalan utama Surabaya-Malang sepanjang 9,2 km tersebut sudah bisa berjalan. 

"Jalan semakin macet. Frontage road harus dipercepat," tegas Saiful setelah menghadiri festival musik jalanan di GOR Delta kemarin (14/10).

Sejatinya, pemkab telah mengalokasikan anggaran besar untuk pembebasan lahan milik warga. Yang semula hanya Rp 84 miliar telah dinaikkan menjadi Rp 128 miliar. Nah, Saiful mengatakan, tambahan anggaran tersebut tentu bertujuan agar dinas PUPR mampu mempercepat pembebasan lahan. Pada akhir tahun, 248 persil dibeli pemkab. "Tapi, sampai sekarang masih lambat," jelasnya. 

Menurut Saiful, target penuntasan pembebasan lahan FR harus diupayakan secara maksimal. Sebab, jika meleset, anggarannya bakal tidak terserap. "Nanti menambah silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran). Jadi, sia-sia kami menambah anggaran," ungkap bupati yang juga ketua DPC PKB Sidoarjo itu. 

Salah satu persoalan yang menghambat pembebasan lahan adalah belum lengkapnya berkas. Karena itu, tim appraisal tidak bisa meneliti berkas. Dia pun meminta persoalan dokumen segera ditangani. Dinas PUPR segera menggandeng kantor pertanahan. "Segera lakukan pengecekan," ucapnya.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Sidoarjo Tarkit Erdianto menyatakan, pembebasan tanah milik warga memang menuai kendala. Dia mendapatkan informasi bahwa dokumen kepemilikan lahan warga menjadi penghambat. Salah satu solusinya adalah pemkab harus memberikan batasan waktu bagi warga untuk menyerahkan lahannya. "Kan program ini sudah sejak bertahun-tahun lalu," ungkapnya. 

Menurut Tarkit, kendala itu bukan hanya soal lahan milik warga. Melainkan juga pembebasan lahan milik PT KAI. Terutama di wilayah Gedangan dan Buduran. Lalu, ada pula lahan miliki perusahaan. Dari 31 lahan milik perusahaan yang terdampak FR, sejauh ini baru beberapa yang mau menghibahkan lahannya. (aph/c6/hud)