JPNN.com 
Pembebasan PPh Atas Tanah-Bangunan Berlaku Sampai Akhir 2017
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah masih menyediakan keistimewaan bagi peserta pengampunan pajak atau tax amnesty meski program itu sudah berakhir.
Salah satunya mengenai pembebasan pajak penghasilan (PPh) dalam rangka pengalihan nama atas aset berupa tanah dan bangunan.
Pengalihan nama atas dua aset itu hanya berlaku bagi harta yang dideklarasikan dalam program tax amnesty.
Fasilitas pembebasan PPh atas tanah dan bangunan tersebut hanya berlaku hingga 31 Desember tahun ini.
Dengan adanya fasilitas pembebasan itu, untuk keperluan penandatanganan surat pernyataan notaris, para wajib pajak (WP) peserta tax amnesty dalam proses balik nama hanya perlu menunjukkan surat keterangan bebas (SKB) PPh atau fotokopi surat keterangan pengampunan pajak.
Namun, akhir-akhir ini beredar kabar bahwa beberapa kantor pelayanan pajak (KPP) menolak SKB PPh yang diajukan WP meskipun mereka berstatus peserta tax amnesty.
Mengenai hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa penolakan berkas itu disebabkan beberapa hal.
Dia juga menekankan, sebenarnya pembebasan pajak 80 persen peserta tax amnesty yang mengajukan SKB PPh disetujui.
Pemerintah masih menyediakan keistimewaan bagi peserta pengampunan pajak atau tax amnesty meski program itu sudah berakhir.
- Tarif PPN Naik Jadi 12 Persen Mulai Tahun Depan, Ini Saran Pengamat untuk Pemerintah
- Waspada Efek Luar Biasa dari Kenaikan PPN 12 Persen
- PPN Bakal Naik 12 Persen, Gaikindo Merespons Begini
- PPN 12 Persen Tidak Berpihak kepada Rakyat, Tolong Dibatalkan
- Sri Mulyani Keukeuh PPN Naik jadi 12 Persen pada 2025, Siap-Siap ya Rakyat!
- Perkuat Kolaborasi, Kemendagri Tekankan Pentingnya Sinergi Daerah untuk Kelola Opsen Pajak
.jpeg)
