Pembelaaan Bagi Korban Kezaliman Denny Indrayana

Faktanya, kata Yusril, Kebijakan Kementrian Hukum dan HAM tentang moratorium dan pengetatan narapidana itu sudah sudah diuji oleh pengadilan dan dinyatakan salah. "Kebijakan itu nyata-nyata bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Putusan ini harusnya menjadi pelajaran bagi Denny Indrayana, bahwa ini negara hukum. Semua kebijakan penguasa haruslah berdasar atas hukum, bukan atas kemauannya penguasa itu sendiri," tandasnya.

Yusril pun merasa ditempatkan oleh Denny sebagai pembebas koruptor. Meski demikian guru besar ilmu tata negara itu tak mempersoalkannya. Alasannya, bukan kali ini saja Yusril diberi stigma negatif oleh lawan-lawannya.

Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu mencontohkan ketika dirinya diberi stigma pembela komunisme karena membela 300 eks mahasiswa ikatan dinas (Eks Mahid) di Eropa yang dicap komunis oleh penguasa Orde Baru. "Saya dibilang saya pro-PKI. Padahal semua orang tahu saya ini anak Masyumi, musuh utama PKI. Sampai mati saya tetap menentang komunisme, namun jika ada hak-hak orang Komunis yang dizalimi, maka saya wajib membela hak-hak mereka," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, kemarin (7/3) majelis hakim PTUN Jakarta menganggap Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengetatan remisi dan PB itu telah menyalahi aturan. Majelis hakim PTUN yang diketuai Bambang Heriyanto menyatakan bahwa SK Menhukham yang dikeluarkan pada 16 November 2011 dan tiga keputusan lainnya tentang pembatalan remisi terhadap tujuh narapidana korupsi, telah menyalahi UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.