Pembelaan Bamsoet untuk Jokowi dari Dramatisasi Kemiskinan
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo tak mau pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) diganggu dengan hal-hal dan kritik yang tak perlu. Menurutnya, para elite politik tak semestinya menggunakan pernyataan menyesatkan untuk menyudutkan pemerintahan Jokowi.
Bamsoet -sapaan akrabnya- memang tak menyebut secara persis elite yang dia maksud. Namun, belakangan ini muncul perdebatan di media sosial yang dipicu pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono tentang 100 juta warga Indonesia yang miskin di era Jokowi.
Menurut Bamsoet, tokoh masyarakat sebaiknya menghindarkan diri dari pernyataan yang dapat menyesatkan pemahaman publik dan bertendesi mengejek negara dan bangsanya sendiri.
"Tidak benar jika ada yang mengatakan Indonesia sebagai bangsa yang bodoh. Pun salah besar jika ada yang mengatakan Indonesia dalam kondisi kritis," kata Bamsoet, Senin (6/8).
Bamsoet menambahkan, jumlah penduduk Indonesia sekitar 200 jutaan. Dengan menyatakan ada 100 juta orang miskin, kata Bamsoet, berarti sama saja menyebut sekitar separuh penduduk Indonesia di bawah garis kemiskinan.
"Jangan begitu saja percaya jika ada yang mengatakan hampir 50 persen jumlah penduduk Indonesia terperangkap dalam kemiskinan," katanya.
Bamsoet menambahkan, pimpinan DPR tidak menutup mata terhadap fakta tentang depresiasi rupiah terhadap dolar AS. Pimpinan DPR, katanya, juga tak membantah soal utang pemerintah yang bertambah.
Bahkan DPR juga tak mungkin menampik fakta tentang masih adanya penduduk miskin dan pengangguran terbuka. Selain itu, harga kebutuhan pokok juga fluktuatif akibat ulah sepekulan, sementara korupsi masih marak.
Ketua DPR Bambang Soesatyo tak mau pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) diganggu dengan hal-hal dan kritik yang tak perlu.
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel
- Deddy Tidak Membantah Upaya Jokowi Mau Mengobok-Obok PDIP Mengganti Hasto