Pembelaan Gerindra untuk Prabowo soal 'Tampang Boyolali'
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono membela pernyataan Prabowo Subianto soal ‘tampang Boyolali’ yang kini jadi polemik. Menurut Arief, pernyataan calon presiden (capres) bernomor urut 02 itu bukan bentuk ujaran kebencian, melainkan penyemangat.
"Bahasa Pak Prabowo bukan ujaran kebencian kepada warga Boyolali, namun sebagai bahasa penyemangat agar warga Boyolali bisa terpacu untuk bisa lebih sejahtera lagi," kata Arief kepada JPNN, Minggu (4/11).
Pernyataan Arief itu untuk merespons Teras Boyolali yang melaporkan Prabowo ke Polda Metro Jaya. Laporan itu didasari tuduhan bahwa Prabowo menyebar ujaran kebencian.
Namun, Arief menepis tuduhan itu. Sebab, maksud Prabowo justru demi mendorong masyarakat Boyolali agar makin sejahtera.
Arief lantas mengutip data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Solo Raya yang menempatkan Boyolali di peringkat kelima, dan posisi 11 di antara kabupaten/kota di Jawa Tengah. Menurutnya, tingkat kemiskinan di Boyolali masih sangat tinggi karena di kisaran 12 persen.
"Perlu diketahui IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Ada tiga dimensi dasar pendekatannya. Mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak," jelas Arief.
Arief menambahkan, ucapan soal ‘tampang Boyolali’ yang tidak bisa masuk mal dan hotel mewah di Jakarta bukan ujaran kebencian. "Jadi candaan Pak Prabowo itu bukan sebuah kata-kata yang dimaksud untuk menciptakan ujaran kebencian," tandasnya.(fat/jpnn)
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono membela pernyataan Prabowo Subianto soal ‘tampang Boyolali’ yang kini jadi polemik.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Apa Benar Ada Peran Pemerintah di Pagar Laut Tangerang? Nih Jawabannya
- Sttt, Jangan Kaget Sebegini Nilai Kerugian Adanya Pagar Laut Ilegal
- Pemerintah Buka-bukaan Soal Anggaran Makan Bergizi Gratis, Jangan Kaget
- Perayaan Natal Tahun 2024 Bareng Gerindra Doakan Pemerintahan Prabowo
- Dukung Prabowo soal Swasembada Pangan, Legislator PKB: Bukan Kebijakan Muluk-Muluk
- Menteri KKP Diminta Selesaikan Dualisme Kepengurusan HNSI