Pembelian Gas LPG 3 Kg dengan KTP Supaya Subsidi Tepat Sasaran

jpnn.com, JAKARTA - Pakar keuangan negara Profesor Hamid Paddu menilai penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) dalam pembelian LPG 3 kilogram atau gas melon merupakan kebijakan yang tepat.
Selain sebagai pendataan, mekanisme tersebut juga untuk mengedukasi masyarakat agar subsidi benar-benar dinikmati oleh keluarga miskin.
“Agar tepat sasaran. Sifatnya juga pembelajaran untuk mengarahkan masyarakat supaya fiskal anggaran kita tepat sasaran,” ujar Hamid.
Menurut Hamid, subsidi yang selalu tidak tepat sasaran tentu memberatkan keuangan negara.
Dia memperkirakan, Rp 10 – Rp15 triliun subsidi gas melon terbuang sia-sia karena dinikmati masyarakat mampu.
“Makanya kalau tidak (dibatasi), bobol terus kita punya anggaran,” serunya.
Guru besar Universitas Hasanuddin tersebut juga mengatakan, pembelian gas melon dengan menggunakan KTP dan/atau KK, memang bisa mengedukasi kepada masyarakat.
Pasalnya, dokumen kependudukan tersebut bisa menunjukkan, apakah yang bersangkutan memang dari keluarga tidak mampu atau bukan.
Pembelian gas melon dengan menggunakan KTP dan/atau KK, memang bisa mengedukasi kepada masyarakat.
- Soal Wacana Driver Wajib Ber-KTP Bali, Pemda & Pemerintah Pusat Diminta Lakukan Hal ini
- Eddy Soeparno Sampaikan Pentingnya Kebijakan Berbasis Data Ilmiah Saat Berbicara di UGM
- Polisi Bongoar Kasus Pengoplosan Elpiji di Bekasi & Jakarta, 5 Dokter Ditangkap
- Komisi XII Tinjau Ketersediaan Stok Elpiji 3 Kg di Kembangan
- Tinjau ke Lapangan, Komisi XII DPR Pastikan Distribusi LPG 3 Kg Lancar Hingga ke Sub Pangkalan
- Warga Jakarta yang Mau Beli Elpiji 3 Kg Harus Pakai QRIS