Pembelian Gas LPG 3 Kg dengan KTP Supaya Subsidi Tepat Sasaran
jpnn.com, JAKARTA - Pakar keuangan negara Profesor Hamid Paddu menilai penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) dalam pembelian LPG 3 kilogram atau gas melon merupakan kebijakan yang tepat.
Selain sebagai pendataan, mekanisme tersebut juga untuk mengedukasi masyarakat agar subsidi benar-benar dinikmati oleh keluarga miskin.
“Agar tepat sasaran. Sifatnya juga pembelajaran untuk mengarahkan masyarakat supaya fiskal anggaran kita tepat sasaran,” ujar Hamid.
Menurut Hamid, subsidi yang selalu tidak tepat sasaran tentu memberatkan keuangan negara.
Dia memperkirakan, Rp 10 – Rp15 triliun subsidi gas melon terbuang sia-sia karena dinikmati masyarakat mampu.
“Makanya kalau tidak (dibatasi), bobol terus kita punya anggaran,” serunya.
Guru besar Universitas Hasanuddin tersebut juga mengatakan, pembelian gas melon dengan menggunakan KTP dan/atau KK, memang bisa mengedukasi kepada masyarakat.
Pasalnya, dokumen kependudukan tersebut bisa menunjukkan, apakah yang bersangkutan memang dari keluarga tidak mampu atau bukan.
Pembelian gas melon dengan menggunakan KTP dan/atau KK, memang bisa mengedukasi kepada masyarakat.
- 10 Ribu Tabung Gas Elpiji Oplosan Hasil Sitaan di Indramayu Dibawa Polda Jabar ke Bandung
- Lokasi Produksi Gas Elpiji Oplosan di Indramayu Digerebek, 5 Orang Ditangkap
- Usut Kasus Korupsi e-KTP, KPK Panggil Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana
- Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polda Metro Jaya dalam Menindak Penyalahgunaan LPG Subsidi
- Lihat, Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Ketersediaan Gas Elpiji 3 Kg di Surakarta
- Pakar Hukum: Pencatutan Dukungan untuk Calon Independen Bukan Pidana