Pembentukan 3 DOB di Papua Tetap Berjalan Meski Menuai Pro & Kontra

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Yan Mandenas mengatakan pembentukan tiga daerah otonomi baru (DOB) di Papua akan berjalan sesuai target pemerintah pusat dan DPR RI meski menuai pro dan kontra.
Legislator asal Papua itu menganggap pro dan kontra akhir-akhir ini terkait pembentukan DOB merupakan hal yang biasa terjadi.
“Pro dan kontra adalah hal biasa. Namun, kebijakan pemerintah tetap berjalan,” tegas Yan Mandenas dalam siaran pers pada Minggu (24/4/2022).
Politikus Partai Gerindra ini mengatakan strategi pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan di Papua harus menggunakan berbagai cara. Salah satunya adalah otonomi khusus Papua (Otsus) yang dilanjutkan dengan pembentukan DOB.
Menurut Yan, DPR telah mengesahkan RUU pembentukan tiga DOB, yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan dan sudah dikirim kepada Presiden. Ketiga RUU tersebut merupakan usul inisiatif DPR RI.
Yan menjelaskan DPR saat ini menunggu Presiden mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) dan selanjutnya akan melakukan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang pemekaran wilayah.
“Slot yang dikasih berdasarkan kemampuan fiskal negara hanya bisa membantu pemekaran wilayah di tiga provinsi baru, untuk tahun 2023. Kami bisa resmikan sehingga nanti desain panjangnya ada 7 provinsi di Papua. Sisanya menyusul,” kata Yan.
Yan pun menegaskan pembahasan RUU terus akan dilakukan dan kemungkinan berlanjut lagi di tahun 2023.
Yan Mandenas mengatakan pembentukan tiga daerah otonomi baru (DOB) di Papua akan berjalan sesuai target pemerintah pusat dan DPR RI meski menuai pro dan kontra.
- Transaksi Dana Dugaan Korupsi 2024 Capai Rp 984 T, Sahroni: Lacak dan Sita!
- Muncul Usulan Copot Menteri Terafiliasi Jokowi, Legislator PDIP: Berarti Ada Masalah
- Peringatan Hari Kartini Momentum Meningkatkan Harkat dan Martabat Kaum Perempuan
- Mbak Puan Sentil Israel soal Serangan di Palestina
- Bamsoet Prihatin Muruah Pengadilan Rusak Akibat Rentetan Kasus Melibatkan Hakim
- Sarmuji: Golkar Pastikan Hadir Jika Pemerintah Ajak Diskusi Soal RUU Perampasan Aset