Pembentukan 3 DOB di Papua Tetap Berjalan Meski Menuai Pro & Kontra

Langkah selanjutnya, kata Yan, ketiga provinsi ini akan diikutsertakan dalam pembahasan APBN 2023.

Menurut Yan Mandenas, pemerintah dan DPR melakukan percepatan penyelesaian rancangan undang-undang agar dapat ditetapkan sebagai UU. Dengan demikian, pembahasan anggaran sudah bisa dialokasikan oleh pemerintah dan DPR.

“Tahun 2023 pemekaran tiga provinsi ini harus dilakukan. Penunjukan karateker gubernur juga akan dilakukan oleh pemerintah," ujar Yan.

Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano sangat mendukung penuh pembentukan DOB di Papua.

Menurut Mano, langkah yang sudah dilakukan pemerintah dan diperjuangan DPR bertujuan untuk percepatan pembangunan di Papua, peningkatakan kesejahteraan masyarakat serta mempermudah rentan kendali pelayanan pemerintah.

“Kami mendukung DOB karena tujuan melakukan pemerataan pembangunan, kesetaraan masyarakat Papua dan memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat. Kami ingin Papua, pertumbuhan ekonominya bisa maju, pendidikannya maju, pelayanannya maju, dan wisatanya maju. Itu yang kami harapkan," ujar Mano.

Mano berharap seluruh masyarakat Papua tidak terpengaruh dengan beberapa aksi penolakan DOB.

Menurut dia, penolakan tersebut hanya segelintir orang yang kepentinganya terganggu dengan DOB. Masyrakat Papua harus bekerja keras membanguan daerahnya karena kesempatan yang diberikan pemerintah melalui DOB wajib dimanfaatkan dengan baik.