Pembentukan AKD Tak Perlu Tunggu Jokowi Disumpah

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon berharap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR segera terbentuk. Sehingga, Anggota Dewan periode 2014-2019 segera memulai kinerjanya. 

“Kami ingin cepat terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan yang di dalamnya terdapat Komisi-Komisi, sehingga kawan-kawan Anggota Dewan ini bisa langsung bekerja,” kata Fadli, Jumat (10/10).

Politikus yang dikenal dekat dengan Prabowo Subianto ini juga menilai, pembentukan AKD tidak harus menunggu pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yang direncanakan pada 20 Oktober mendatang, dan tidak juga menunggu pengumuman kabinet. Fadli merasa itu terlalu lama. "Kalau menunggu pembentukan kabinet baru, sedangkan (Presiden dan Wapres) dilantik masih 20 Oktober besok, itu terlalu lama. Jadi kita berharap, rancangan mengenai AKD segera dipercepat,” tandasnya.

Seputar wacana pemekaran komisi, Fadli mengatakan hal tersebut memang sulit terjadi. Penambahan komisi memerlukan proses pengkajian. Pasalnya, jika sampai komisi ditambah, atau jumlahnya melebihi saat ini yang berjumlah 11 Komisi, maka akan berdampak pada anggaran dan tempat.

“Kalau pemekaran Komisi masih wacana, bisa iya, bisa tidak. Usulan ini datang dari Anggota Dewan sendiri. Hal ini memang perlu dikaji, karena akan ada konsekuensi anggaran maupun tempat yang mesti ditambah. Apakah ini memungkinkan atau tidak,” tambah Fadli.

Fadli mengaku, wacana ini muncul dari Anggota Dewan yang menilai tidak produktifnya kinerja dari beberapa komisi. Yakni, ada beberapa Komisi yang memiliki mitra kerja terlalu banyak, sehingga tidak mampu meladeni semua mitra kerjanya. Namun di satu sisi, ada Komisi yang jumlah mitra kerjanya terlalu sedikit.

“Yang mitra kerjanya sedikit ini, sangat produktif. Namun yang mitra kerjanya banyak, agak kedodoran. Karena mereka tidak mampu meladeni semua. Tapi ini kami terima sebagai bahan kajian wacana, yang harus kita diskusikan dahulu, terutama konsekuensi masalah ruangannya, anggaran dan seterusnya. Kalau ini diperlukan, ya kenapa tidak. Kita tambah komisinya. Tapi kalau merasa sudah cukup, ya tidak perlu,” pungkas Fadli. (adk/jpnn)