Pembentukan DKN Dianggap Upaya Mengembalikan Militerisasi Sipil Era Orba

"Ini artinya juga mengancam hak privasi kita sebagai warga negara," kata Julius.

Dia berkata definisi yang luas dan tidak jelas itu membuat kewenangan DKN menjadi tidak terbatas, seperti ketika ada demonstrasi besar-besaran bisa saja dikategorikan ancaman nasional.

Lalu, dalam situasi itu DKN bisa memerintahkan untuk pengerahan militer sehingga dianggap berbahaya bagi demokrasi.

Dengan demikian, kata Julis, DKN akan mengembalikan fungsi militer dalam tata kelola pemerintahan sipil seperti terjadi masa orde baru.

"Produk kebijakan yang dikeluarkan pada saat ini bernunansa state defense, ruang kebebasan sipil makin sempit; peran militer semakin diperbesar," kata Julius Ibrani. (fat/jpnn)