Pembentukan DOB Wujudkan Papua Baru yang Damai dan Sejahtera

jpnn.com, JAKARTA - Adanya provinsi baru menjawab berbagai permasalahan Papua dalam konteks OTSUS karena dapat menjembatani aspirasi lokal dan kepentingan strategis nasional.

Pemekaran hanyalah sarana yang harus diberi substansi lebih untuk dapat menjadi solusi bagi kompleksitas persoalan Papua.

Menurut Anggota MRP Toni Wanggai dengan adanya revisi UU Otonomi khusus di Papua terdapat tiga terobosan besar pemerintah pusat di era presiden Jokowi.

Pertama, kehadiran badan khusus percepatan pembangunan Papua dan Papua barat, kedua adanya green design atau perencana induk pembangunan Papua yang komprehensif, ketiga adalah pemberian ruang politik seluas-luasnya kepada orang asli Papua dengan dibentuknya DPRK dari jalur pengangkatan bukan jalur pemilihan.

Dengan begitu, OAP memiliki ruang politik yang luas berperan langsung dalam mengawal kebijakan dan terlibat dalam policymaking di setiap kebijakan politik di tingkat kabupaten kota.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar mempunyai komitmen politik untuk membangun dan mempercepat kesejahteraan masyarakat di Papua.

“Karena itu RUU Masyarakat Hukum Adat perlu segera disahkan, dikarenakan belum adanya regulasi payung hukum yang kuat, karena selama ini meski orang Papua sebagai pemiliki tanah, namun pengelolaan diserahkan kepada pengusaha asing," kata Wanggai dalam Webinar New Province for a More Prosperous and Peaceful Papua, Rabu (2/11).

Menurutnya, perlu adanya regulasi yang pasti terkait kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam bagi rakyat papua yang ikut diatur dalam lembaga atau hukum adat yang sejalan dengan regulasi payung besarnya.

"Perlu adanya kepastian hukum untuk mendiskusikan lebih lanjut dan perlu adanya penguatan lembaga-lembaga adat agar kesejahteraan rakyat asli papua bisa lebih diperhatikan,” ujar cendekiawan Papua tersebut.