Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo Bukti Narasi Menjadi Nyata

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto terus merealisasikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi sejak masa kampanye hingga awal pemerintahannya. Dalam berbagai pidato, Prabowo menekankan pentingnya integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Dosen Komunikasi UIN Bandung Ridwan Sutandi menilai konsistensi Prabowo dalam menyampaikan pesan anti-korupsi sangat berpengaruh dalam membangun legitimasi kebijakan.

"Secara komunikasi politik, konsistensi ini membentuk ekspektasi publik dan memperkuat citra kepemimpinan yang tegas terhadap korupsi," ujar Ridwan, Minggu (2/3).

Langkah awal pemerintahan Prabowo dalam menindak tegas kasus korupsi berprofil tinggi menjadi sinyal kuat bagi publik dan elite politik bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik koruptif.

Pendekatan tegas ini mulai membuahkan hasil. Data Kementerian PAN-RB mencatat penurunan 15% pada indikator potensi korupsi dalam birokrasi selama tiga bulan pertama kepemimpinan Prabowo.

Prabowo juga menerapkan pendekatan transparansi dalam kebijakan anti-korupsi. Setiap kebijakan disampaikan secara jelas melalui pidato resmi, konferensi pers, dan media sosial. Dalam Konferensi Pers Kebijakan Anti-Korupsi Januari 2025, ia memaparkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Korupsi 2025-2029, yang mencakup digitalisasi layanan publik, penguatan sistem pengawasan internal, dan reformasi birokrasi.

Selain itu, Prabowo menginstruksikan kementerian dan lembaga untuk mempublikasikan laporan anggaran secara berkala. Transparansi ini berdampak positif, terbukti dengan naiknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sebanyak dua poin dalam survei awal 2025 oleh Transparency International Indonesia.

Komitmen anti-korupsi Prabowo juga terlihat dalam penguatan hubungan dengan lembaga hukum. Dalam kasus dugaan megakorupsi Rp271 triliun yang menyeret Harvey Moeis, Prabowo memastikan Kejaksaan Agung dapat bekerja tanpa intervensi politik.