Pemberian Rp 1 Miliar Tiap Desa Dianggap Menyesatkan

jpnn.com - JAKARTA - Janji kampanye calon presiden Prabowo Subianto untuk memberikan Rp 1 miliar tiap desa, dianggap menyesatkan dan berbahaya. Tim Pemenangan Joko Widodo - Hatta Rajasa, Hanif Dakhiri menyatakan bahwa persoalan ini perlu diluruskan untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.
"Bahwa intinya janji menyangkut bantuan Rp 1 miliar untuk setiap desa, itu sesuatu yang menyesatkan," kata Hanif di Posko Pemenangan Jokowi di Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/6).
Bukan tanpa alasan Hanif menyebut janji itu menyesatkan. Menurut Hanif hal itu menyesatkan karena janji bantuan Rp 1 miliar tersebut membangun opini seolah-olah bantuan untuk desa itu berasal dari capres atau perorangan. Padahal, kata Hanif, itu merupakan mandat Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang di dalamnya ada alokasi dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk desa se-Indonesia.
Menurutnya, siapapun capres terpilih akan melaksanakan UU Desa dan tidak bisa mengurangi substansi aturan tersebut. "Tapi ini dibuat asal usul dana jadi buram, seolah uang yang nantinya diberikan ke desa itu bukan negara, tapi uang pribadi," paparnya.
Kata Hanif, mengacu UU Desa, alokasi dana desa dari APBN untuk tiap desa itu bervariasi. Misalnya, bergantung dari jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi sosial masing-masing desa dan lainnya. Tiap desa bisa ada yang menerima kurang dari Rp 1 miliar atau lebih. (boy/jpnn)
JAKARTA - Janji kampanye calon presiden Prabowo Subianto untuk memberikan Rp 1 miliar tiap desa, dianggap menyesatkan dan berbahaya. Tim Pemenangan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kasus Viral Ini Harus jadi Pelajaran Seluruh PPPK, Jangan Main-main
- Sidang Dakwaan Mbak Ita, Jaksa KPK Soroti Peran Suaminya sebagai Perantara
- Penyebab Utama Kartu Tes PPPK Tahap 2 Belum Bisa Dicetak, Jangan Panik ya
- Jaksa KPK Tuding Mbak Ita Potong Hak ASN Pemkot Semarang
- Heboh Pengeroyokan di Kantor Polsek, Kapolda Riau Langsung Copot Jabatan Anak Buah
- Tugas Kantor Komunikasi Presiden Dianggap Tumpang Tindih, Begini Reaksi Mensesneg