JPNN.com 
Pemblokiran Data ASN, PDIP Minta Kemendagri Jatuhkan Sanksi ke Bupati Jember
Rabu, 04 November 2020 – 09:34 WIB
Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPC PDIP Jember Anasrul (tengah) bersama pengurus DPC PDIP saat menggelar pers rilis di Kantor DPC PDIP setempat, Selasa (3/11/2020). (ANTARA/ Zumrotun Solichah)
Akibatnya, Kemendagri melakukan pemblokiran terhadap data administrasi kepegawaian ASN di 10 pemprov yang belum menindaklanjuti 16 rekomendasi, 48 pemkab (104 rekomendasi), dan 9 pemkot ( 11 rekomendasi).
Beberapa daerah di Jawa Timur yang mendapat sanksi pemblokiran terhadap administrasi kepegawaian ASN juga termasuk dalam 67 pemda tersebut.
Di antaranya Bupati Jember, Bupati Mojokerto, Bupati Sidoarjo, Wali Kota Surabaya, dan Gubernur Jatim.(antara/jpnn)
Bupati Jember Faida yang juga politikus NasDem saat ini menjadi calon petahana di Pilkada Serentak 2020.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
BERITA TERKAIT
- Kick-Off Meeting Program & Anggaran 2025, Dirjen Bina Adwil Minta Jajaran Sukseskan Asta Cita
- Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Jangan Diundur Ketiga Kalinya, Honorer Senior Keburu Pensiun
- Konon Ada Guru Honorer Tidak Tahu Info Rekrutmen PPPK, Kok Bisa?
- 5 Berita Terpopuler: Tenaga Non-ASN Database BKN Wajib Tahu, Ada Lowongan PPPK 2024 Lebih Khusus, Kemendagri Terlibat
- Tenaga Non-ASN Database BKN yang TMS di Seleksi PPPK Perlu Tahu Info Ini
- Kawendra, Gus Fawait, dan BP2MI Pulangkan Pekerja Migran Asal Jember dari Arab
.jpeg)
