Pembocor Rapat soal Huawei Terancam Dipidana

jpnn.com, LONDON - Berita Daily Telegraph pada Selasa malam (13/4) yang menyebutkan bahwa Perdana Menteri Inggris Theresa May May setuju dengan penggunaan Huawei dalam pengembangan teknologi 5G membuat para pejabat Inggris saling curiga. Rapat yang hanya dihadiri menteri-menteri senior dan para pejabat keamanan itu seharusnya berlangsung rahasia.

Mereka yang hadir juga sudah menandatangani aturan tentang kerahasiaan negara. Itu dilakukan untuk menjaga komitmen agar tidak membocorkan pembicaraan atau bakal dituntut. Menteri Sekretaris Kabinet Mark Sedwill memberikan ultimatum kepada semua pejabat yang hadir dalam pertemuan itu. Yakni, harus membuat surat pernyataan bahwa bukan mereka pelakunya. Surat itu ditunggu hingga Kamis malam (25/4) waktu setempat.

”Ini benar-benar mengerikan,” ujar Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt seperti dikutip AFP. Dia dan Menteri Pertahanan Gavin Williamson termasuk yang pertama menyerahkan surat yang diminta Sedwill itu. Sky News kemarin, Kamis (26/4) melaporkan bahwa penyelidikan kebocoran informasi ke Daily Telegraph itu bisa menjadi investigasi kriminal. Bukan lagi sekadar mencari siapa yang salah.

Di tempat terpisah, Menteri Keuangan Philip Hammond menegaskan bahwa selama ini rapat Dewan Keamanan Nasional tidak pernah mencuat keluar. ”Sepengetahuan saya, tidak pernah ada kebocoran dari pertemuan Dewan Keamanan Nasional sebelumnya,” tegas Hammond. Meski begitu, dia menegaskan bahwa seharusnya hasil rapat tidak pernah keluar ke publik.

Keputusan May untuk menerima teknologi 5G milik Huawei memang langsung menjadi sorotan. Banyak pro-kontra di dalam negeri. Mereka yang kontra ingin Inggris mengikuti dua sekutunya, AS dan Australia. Yaitu, melarang teknologi 5G milik Huawei tersebut masuk karena ditakutkan akan meretas informasi rahasia milik pemerintah. (sha/c10/sof)