Pembocor Uang Negara di Kubu Prabowo, Klaim KJS Ngadat

"Bagaimana mau merealisasikan Indonesia Sehat dan Pintar, kalau warga Jakarta saja belum semuanya menikmati Jakarta Sehat dan Pintar? Kalau semua orang tidak mampu tidak ada masalah dalam berobat, baru bisa dikatakan berhasil. Saat ini masih banyak orang miskin yang tidak merasakan itu," ungkapnya.

Budyatna mempertanyakan bagaimana Jokowi bisa membiayai program tersebut se- Indonesia, kalau untuk Jakarta saja pembayaran sempat tertunda-tunda dan banyak rumah sakit memutuskan kerjasamanya karena pembayaran yang tertunda oleh Pemda DKI.

"Kalau untuk level Jakarta saja pembayaran sempat tertunda bagaimana dengan Indonesia?" ujarnya.

Selain itu program kartu Indonesia Pintar dan Sehat yang menjadi unggulan Jokowi diyakininya juga akan bertentangan dengan UU BPJS. BPJS menurutnya jelas sudah menjadi aturan atau payung hukum bagi masyarakat yang tidak mampu maupun masyarakat yang sanggup membayarnya.

"Ini sudah ada UU BPJS dan program ini sudah berjalan dan sudah banyak dinikmati oleh masyarakat. Lantas untuk apa lagi dia mencoba membuat program baru? Sempurnakan saja yang sudah berjalan dan implementasikan dengan sungguh-sungguh. Jakarta Sehat dan Indonesia Pintar itu sudah masa lalu, karena sudah ada penggantinya secara nasional," pungkasnya.(fas/jpnn)