Pembolos Dipublikasikan dan Diusut BK

Pembolos Dipublikasikan dan Diusut BK
Suasana rapat paripurna DPR-RI, Senin (26 Juli 2010) di gedung DPR MPR Senayan. Aktivis Pengawas Parlemen memberikan usulan pemotongan dana remunerasi bagi anggota DPR yang pembolos. Foto: Muhamad Ali/JAWAPOS
JAKARTA - Para wakil rakyat harus segera memperbaiki kinerjanya. Tidak lagi bisa sesuka hati bolos rapat, meninggalkan sidang seenaknya. Bagi yang suka bolos, sanksi internal sudah siap menanti. Pimpinan DPR memberlakukan aturan ketat bagi para anggota. Bisa jadi, inilah terobosan baru politisi Senayan dalam mengatasi kemalasan para anggotanya.

Anggota DPR yang mangkir tanpa alasan jelas kini langsung ditangani lembaga kode etik, Badan Kehormatan (BK). "Kami serahkan kepada BK saja," kata Ketua DPR Marzuki Alie. Dia meminta BK menegakkan sanksi secara konsisten. Hal tersebut, imbuh Marzuki, bertujuan menunjukkan bahwa para wakil rakyat yang duduk di DPR sungguh-sungguh memiliki disiplin dan komitmen dalam menjalankan tugas. "Jadi, kami pasti menindaklanjuti," papar dia.

   

Anggota BK DPR Nudirman Munir langsung menyatakan siap memberlakukan aturan tegas. Menurut dia, anggota DPR yang tidak mengikuti rapat sampai enam kali berturut-turut akan diberhentikan. Jika membolos tiga kali, anggota yang bersangkutan diberi teguran lisan atau tertulis. Bila perilaku mangkir itu berlanjut, anggota tersebut bisa sampai diberhentikan."Kalau sudah enam kali berturut-turut tidak hadir, baik sidang paripurna, komisi, maupun kelengkapan DPR, yang bersangkutan diberhentikan," tegas Nudirman.

Untuk memantau kehadiran anggota DPR yang mangkir, pimpinan DPR memutuskan menggunakan alat kehadiran elektronik berbasis fingerprint atau sidik jari. Alat ini sekaligus sebagai bukti absensi bagi anggota DPR. Alat serupa juga digunakan sebagai absensi pegawai DPR, juga pegawai-pegawai lainnya di instansi pemerintahan. Tentu alat absensi seperti ini sebenarnya tidak diperlukan, jika para politisi DPR yang terhormat itu tidak gemar membolos, hingga membuat sejumlah sidang paripurna sering kosong melompong karena hanya diiisi oleh segelintir anggota saja. Sampai ada kesan, sidang paripurna baru penuh kalau membahas masalah-masalah sensitif yang menguntungkan atau dapat mendongkrak popularitas kelompoknya.

JAKARTA - Para wakil rakyat harus segera memperbaiki kinerjanya. Tidak lagi bisa sesuka hati bolos rapat, meninggalkan sidang seenaknya. Bagi yang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News