Pembolos Dipublikasikan dan Diusut BK

Memang, sejauh ini penerapan absensi dengan sidik jari masih terus mengundang pro dan kontra. Bagi yang pro menyatakan ini langkah terakhir setelah berbagai himbauan sudah tidak mempan menekan angka membolos. Sedang yang kontra, berpendapat bahwa anggota DPR merupakan pejabat negara "yang terhormat", yang diukur dari kualitas perjuangan aspirasinya bukan sekadar dari jumlah kehadiran mereka di DPR.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla misalnya. Ia mengaku tidak terlalu kecewa dengan kuantitas kehadiran politisi Senayan. Namun, ia mengaku kecewa dengan substansi yang dibicarakan oleh anggota DPR. "Saya tidak kecewa dengan kehadiran mereka. Tetapi saya kecewa dengan substansi yang dibicarakan para politisi Senayan itu," kata Kalla dalam sebuah kesempatan di Jakarta, Selasa(27/7) malam kemarin. Soal anggota DPR yang demen mangkir, menurut Kalla, tidak hanya terjadi di Indonesia. "Di Parlemen AS juga begitu," ujarnya.

Toh begitu Kalla mengakui, sistem kehadiran anggota DPR dalam rapat memang perlu diperbaiki. "Syarat kehadiran memang perlu dihitung, tetapi hal itu seharusnya tidak hanya dipergunakan sebagai syarat administratif. Anggota DPR juga harus memperbaiki kualitasnya sebagai politisi," ujar Kalla.

Ketua DPR Marzuki Alie mengamini pendapat Jusuf Kalla. Namun ia juga menegaskan, penerapan absensi sidik jari bukan keputusan yang sekonyong-konyong terjadi. Sebaliknya, itu sudah menjadi perintah tata tertib DPR, di dalam pasal 243."Fingerprint segera dipasang," tegas Marzuki.