Pembolos Dipublikasikan dan Diusut BK

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menambahkan, pimpinan dewan akan meminta Sekjen DPR secepatnya menyiapkan seluruh hardware dan software untuk fingerprint tersebut. "Itu memang amanat tata tertib DPR," papar Taufik. Menurut dia, rapat juga menyepakati untuk memublikasikan setiap anggota fraksi yang sering membolos. "Diserahkan ke BK untuk ditindaklanjuti," kata Sekjen DPP PAN tersebut.

   

Pramono Anung, wakil ketua DPR dari FPDIP, mengatakan tidak mudah menjatuhkan sanksi kepada angota dewan yang membolos. Sanksi, papar Pram "begitu dia biasa disapa" hanya berlaku bagi anggota yang membolos secara berturut-turut sampai enam kali tanpa keterangan. "Itu memang kelemahannya. Kalau dulu hanya tiga kali bolos berturut-turut, sekarang enam kali," ujarnya.

   

Ketua FPKS Mustafa Kemal mempertanyakan belum digunakannya alat kehadiran elektronik berbasis fingerprint atau sidik jari tersebut. Padahal, itu adalah amanat tata tertib DPR dan UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. "Padahal, itu sangat mudah dan murah, tidak ada hambatan berarti. Mengapa tidak dilaksanakan oleh pimpinan dewan dan Sekjen," ulas dia.

Soal ketidakhadiran anggota dewan, Mustafa meminta publik menilai secara objektif. Tak jarang kegiatan di DPR tumpang tindih. Dalam sehari, kadang seorang anggota dewan harus berada di 2?3 tempat sekaligus. "Jadi, ada fingerprint pun percuma kalau tidak diimbangi dengan perbaikan manajemen waktu di DPR," tegasnya. (pri/c11/tof)