Pembongkaran Pasar Tumpah Bogor Dibatalkan, Warga Ancam Bongkar Sendiri

jpnn.com, BOGOR - Satpol PP Kota Bogor membatalkan rencana pembongkaran Pasar Tumpah di Jalan Merdeka, Bogor Tengah, Kota Bogor.
Kasatpol PP Bogor Kota, Agustiansyah menyebutkan alasan Forkopimda menunda pembongkaran ialah pertimbangan kondusifitas menjelang pilkada.
"Pedagang pun meminta penundaan sampai lebaran tahun depan, cuma tidak kami berikan. Jadi, penundaan pembongkaran itu akan kami lakukan setelah penghitungan suara pilkada. Tetap akan kami bongkar, kami sudah menjumpai perwakilan pedagang kemarin," ujar Kasatpol PP Bogor Kota Agustiansyah saat dihubungi JPNN.com, Minggu (17/11)
Akibat pembatalan pembongkaran itu, warga yang dengar kabar tersebut kesal dan akan gelar demo.
Dadang Sudrajat, salah satu warga mengungkapkan rasanya aneh kalau pembatalan pembongkaran dengan alasan kondusifitas.
"Kalau alasannya karena pilkada supaya kondusif, harusnya preman-preman itu ditangkap bukan dilepas begitu saja kayak kelompok Jupri Cs," tutur Dadang saat dihubungi.
Dadang mengatakan dengan dibongkarnya pasar, warga dan pedagang lebih merasa aman dan nyaman karena tidak ada lagi pungli.
"Ini sama aja mereka takut dengan preman, hanya saja pakai dalil pilkada. Padahal sudah jelas-jelas kelakuan kelompok Jupri itu sangat meresahkan masyarakat," imbuhnya.
Satpol PP Kota Bogor membatalkan rencana pembongkaran Pasar Tumpah di Jalan Merdeka, Bogor Tengah, Kota Bogor
- Mentan Minta Pedagang Jangan Mainkan HET di Ramadan dan Idulfitri 2025
- Peneliti TRI: Penataan Distribusi LPG Merupakan Langkah Strategis
- Krisis Pangan Global Mulai Terjadi, Bagaimana Status Indonesia?
- Menjelang Ramadan 2025, Harga Ayam Potong di Palembang Merangkak Naik
- Akademisi Nilai Tata Kelola LPG 3 Kilogram jadi Solusi Subsidi Tepat Sasaran
- Kebijakan DHE SDA: Fondasi Kukuh Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen