Pembubaran Diskusi FTA, Setara Institute Singgung Akuntabilitas Kepolisian
jpnn.com - Setara Institute mendesak Polda Metro Jaya untuk mengedepankan akuntablitas dalam penegakan hukum kepada lima orang yang terindikasi sebagai pelaku pembubaran diskusi dan perusakan di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9).
Ketua Setara Institute, Ismail Hasani menyatakan pihaknya mengapresiasi langkah cepat Polda Metro Jaya dalam melakukan proses penegakan hukum atas kasus pembubaran diskusi.
"Penegakan hukum terhadap para pelaku menjaga harapan publik atas penanganan premanisme yang mengancam kebebasan pers serta kebebasan berkumpul dan berekspresi belakangan ini," kata Ismail dalam keterangannya, Senin (30/9).
Dia menyebutkan kontribusi masyarakat dan warga dunia maya dalam memberikan informasi, termasuk dengan memviralkan peristiwa melalui penyebaran video harus dibaca sebagai partisipasi bermakna publik dalam mendorong penegakan hukum yang akuntabel.
Dia menyebutkan gambaran kegamangan aparat di lapangan dalam menangani kasus-kasus serupa, menuntut kebutuhan peningkatan kapasitas dan penyediaan SOP tentang peran Polri dalam melindungi HAM dan menjaga kualitas demokrasi.
"Dengan demikian, keberulangan peristiwa semacam ini tidak terjadi lagi," lanjutnya.
Ismail menegaskan hukum harus ditegakkan secara akuntabel dalam arena demokrasi.
"SETARA Institute mendorong dan mendukung aparat penegak hukum, untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu," tuturnya.
Setara Institute mendesak Polda Metro Jaya untuk mengedepankan akuntablitas dalam penegakan hukum kepada pelaku pembubaran diskusi FTA di Grand Kemang.
- Apa Motif 18 Polisi Peras Penonton DWP? Propam Sita Rp 2,5 Miliar
- Pastikan Keamanan Natal, Irjen Iqbal Kunjungi Sejumlah di Gereja di Pekanbaru
- KAI Prioritaskan Kenyamanan dan Keamanan Penumpang saat Nataru
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Dirjen Laut Ingatkan Pentingnya Koordinasi yang Solid untuk Kelancaran Nataru
- Pemerasan Penonton DWP, Polri Harus Periksa Pimpinan 18 Oknum Polisi