Pembubaran Diskusi Merusak Demokrasi, Sahroni Puji Langkah Cepat Polisi Menangkap Pelaku
jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memuji langkah cepat tim dari Polda Metro Jaya menangkap para pelaku pembubaran paksa diskusi di Kemenag, Jakarta Selatan pada Sabtu pagi (28/9/2024).
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary pada Minggu (29/9), menyebut polisi sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka terkait pembubaran diskusi tersebut.
Kedua tersangka terindikasi melakukan tindak pidana, yaitu perusakan dan penganiayaan terhadap satpam hotel saat membubarkan diskusi yang dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Din Syamsuddin dan Refly Harun.
Sahroni menyebut tindakan membubarkan sepihak acara tersebut merupakan tindakan brutal, serta melawan hukum, dan merusak demokrasi.
"Apresiasi respons cepat pihak kepolisian dalam menindak para pelaku pembubaran sepihak tersebut. Sudah 100 persen tepat. Karena akai-aksi seperti itu jelas merusak demokrasi dan mengangkangi aparat kepolisian selaku penegak hukum," ujar Sahroni dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Senin (30/9/2024).
Menurut politikus NasDem itu, para pelaku tidak punya hak maupun kewenangan melakukan pembubaran acara tersebut, apalagi mereka diduga melakukan perusakan dan penganiayaan.
"Maka dengan tindakan tegas kepolisian, menjadi simbol bahwa negara menjamin dan melindungi kebebasan bersuara bagi rakyatnya. Sekaligus melawan keras segala bentuk aksi premanisme," tutur Sahroni.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyebut pembubaran paksa diskusi di Kemang menggunakan preman merusak demokrasi. Polisi....
- Polisi Ungkap Motif Pembunuhan Seorang Janda di Lampung Selatan, Ternyata
- 5 Berita Terpopuler: Cermati 11 Ketentuan KepmenPAN-RB 634 soal Honorer TMS & Belum Melamar, Ada Jabatan yang Disorot
- Propam Polri Amankan Belasan Polisi Terduga Pemeras di DWP
- Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan Hari Ini
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Konfigurasi Politik Nasional Dinilai Tak Mendukung Sikap Polisi untuk Humanis