JPNN.com 
Pembubaran FPI Libatkan Tentara, Pakar Hukum: Itu Konyol, Tidak Beradab, Makin Mundur
jpnn.com, JAKARTA - Pakar Hukum Pidana Dr Muhammad Taufiq menilai pemerintah melakukan kesalahan dalam pembubaran Front Pembela Islam (FPI).
Sebagai negara yang menganut hukum positif, mestinya pembubaran ormas harus lewat persidangan.
Ironisnya, tentara ikut-ikutan melibatkan diri dalam pembubaran FPI.
"Sepertinya negara ini belajar sewenang-wenang dari kasus Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Saat itu HTI tiba-tiba ditutup dan dilarang," kata M Taufik dalam kanal Bravos Radio Indonesia di YouTube.
Namun, menurut Taufik, pembubaran FPI lebih konyol karena melibatkan tentara.
Apalagi ada tentara di bawah Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang pamer kekuatan tentara di Petamburan.
"Tentara di bawah Mayjen Dudung itu tentara unik," ucapnya.
Dia menegaskan, pembubaran suatu ormas dikatakan sah bila melewati proses pengadilan. Ini karena Indonesia menganut hukum positif maka harus lewat proses pengadilan.
Pakar hukum pidana M Taufik mengkritisi kebijakan pemerintah membubarkan FPI dan juga melibatkan tentara.
- Said Didu Diperiksa Polisi Gegara Kritik PSN PIK 2, Pakar Minta Publik Hormati Proses Hukum
- Pakar Hukum Sebut Kasus Korupsi Timah Hanya Bisa Diselidiki Polisi & PPNS ESDM
- Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid Ungkap Pentingnya Peran Kearifan Lokal
- Setelah Unpad dan UII, Suara Pembebasan Mardani H Maming Muncul di UGM
- Pakar Hukum Apresiasi Penerbitan PP Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim
- Pakar Hukum Soroti Intervensi Asing Dalam Kebijakan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek
