Pembubaran Satgas Kontra Produktif

Bahkan, menurutnya, Golkar sebagai bagian dari partai koalisi seharusnya menunjukkan komitmen untuk mendukung platform pemerintah dalam memberantas korupsi dan mafia hukum, bukan sebaliknya. "Keppres 37/2009 tentang Satgas sudah jelas. Usai masa tugasnya, Satgas akan dievaluasi oleh presiden. Jadi, usulan evaluasi itu terlalu dini dan sarat muatan politis," katanya pada wartawan, di Jakarta, kemarin.

Sebagai anggota koalisi pemerintah, PAN melihat ada upaya pelemahan perang melawan korupsi dan mafia hukum yang ironisnya justru datang dari dalam koalisi sendiri. “Ini sangat menyedihkan. Apalagi ditambah ancaman bahwa kalau tidak dilakukan evaluasi, maka akan ada konsekuensi politik. Itu merupakan tekanan politik yang tidak bertanggung jawab dan secara politik menyulitkan usaha pemerintah dalam melawan mafia hukum," katanya.

Menurut dia, Satgas saat ini tengah dijadikan target oleh kelompok yang tidak menginginkan mafia hukum diberantas dan menjadi hal yang sangat ironis apabila anggota koalisi justru ikut dalam permainan itu. "Sikap ini juga mengindikasikan bahwa ada kepentingan besar yang sedang dilindungi," lanjut Bara.

Lebih jauh dijelaskan Bara, Satgas merupakan bagian dari supporting system yang dibentuk presiden untuk melawan mafia hukum yang merupakan aspek penting dari perang melawan korupsi. Satgas dibentuk karena diduga keras mafia hukum juga menguasai institusi-institusi penegak hukum di bawah kekuasaan eksekutif. Dengan demikian Satgas diperlukan untuk memberikan masukan kepada presiden secara imparsial dan membantu mengidentifikasi masalah-masalah.