JPNN.com 
Pembukaan Ekspor Batu Bara Diprotes, PKS Minta Pengusaha Nakal Kena Sanksi Tegas
jpnn.com, JAKARTA - Pembukaan kembali ekspor batu bara hari ini, Selasa (1/2) menuai kritik, salah satunya dari Fraksi PKS DPR RI.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah kembali terapkan larangan ekspor batu bara.
"Pelarangan ini penting sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan batu bara bagi PLN sekaligus proses meningkatkan pengawasan operasional tambang," ujar Mulyanto saat dikonfirmasi JPNN.com, Selasa (1/2).
Menurutnya, pengusaha nakal sudah sepantasnya mendapat ganjaran untuk tidak dapat mengekspor produksi batu bara.
"Ini penting, agar ke depan ketahanan energi listrik kita dapat terjaga dan PLN secara stabil mendapat pasokan batu bara," kata Mulyanto.
Mulyanto mendesak pemerintah untuk memberi sanksi tegas bagi pengusaha nakal yang tidak memenuhi kewajiban DMO tersebut.
Dia menyebut jika pemerintah tidak tegas maka jangan harap aturan DMO dapat dilaksanakan dengan konsekuen.
"Akibatnya cadangan batu bara dalam negeri tidak stabil," tegasnya.
Anggota Komisi VII dari Fraksi PKS Mulyanto meminta pemerintah kembali terapkan larangan ekspor batu bara.
- Bea Cukai Resmikan Pemberlakuan 10 Alat Pemindai Peti Kemas di Pelabuhan Tanjung Priok
- Sustain Sebut Peningkatan Pungutan Batu Bara Bisa Dialokasikan untuk Transisi Energi
- PT Dahsheng Resmi Kantongi Izin Fasilitas Kawasan Berikat dari Kanwil Bea Cukai Banten
- Dorong Kemajuan Industri Olahraga, LPDUK-Inaspro Teken MoU dan PKS Bersama Mitra
- Bea Cukai Lepas Ekspor 36 Komoditas Unggulan Asal Sulsel ke Pasar Global
- Bea Cukai Bekasi Terus Dorong UMKM Tembus Pasar Internasional Lewat Kolaborasi
