Pemda Belum Siap Tanpa Premium

Walaupun begitu, Sonny menyatakan tetap komit melaksanakan instruksi pemerintah pusat. "Kita tunggu ada rapat gabungan se-Sumbar membahas ini dalam waktu dekat," katanya.

Namun begitu, dia mengimbau semua jajaran Pemko Padangpanjang melakukan penghematan BBM pada awal Februari nanti. "Jika BBM kendaraan dinas pakai pertamax, maka biaya BBM yang dikeluarkan pemerintah daerah akan membengkak. Mengatasi itu, perlu regulasi khusus karena APBD sudah ketok palu. Untuk sementara yang dapat dilakukan adalah efisiensi anggaran perjalanan dinas," ungkapnya.

Kepala  Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Padangpanjang, Yudi F Kahayan menambahkan, setiap tahun alokasi anggaran BBM dan biaya perawatan kendaraan berkisar Rp 5-8 miliar. "Jika pun dilaksanakan sesuai Permen ESDM, tidak terlalu berakibat pada pembiayaan. Hanya saja, di Padangpanjang belum ada SPBU yang menyediakan Pertamax," jelasnya.

"Cara lain, dengan memaksimalkan kendaraan CC rendah. Intinya tidak terlalu mengganggu urusan dinas, kalaupun nantinya diberlakukan dua tarif SPBU (subsidi dan non subsidi)," kata Yudi melalui ponselnya.