Pemda Boleh 'Impor' Pegawai dari Daerah Lain

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah daerah yang kekurangan pegawai bisa melakukan open bidding untuk menempatkan SDM berkualitas di jabatan tertentu. Ini agar daerah tidak perlu mengajukan tambahan pegawai lagi dalam jumalh yang banyak.
"Promosi terbuka bisa dilakukan pemda untuk menutupi pegawainya yang kurang," ujar Kabid Evaluasi dan Pengadaan Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Diah Faraz di kantornya, Jakarta, Selasa (19/8).
Dia mencontohkan jabatan dokter PNS, daerah bisa memberikan penawaran lewat open bidding. Agar dokter PNS di daerah lain tertarik harus ada penarik utama yang ditawarkan, misalnya intensifnya besar dan lain-lain.
Demikian juga dengan jabatan guru di daerah pelosok. Daerah yang butuh bisa menarik guru PNS di wilayah lain dengan promosi terbuka.
"Di KemenPAN-RB, jabatan eselon I, II, dan III sudah melalui open bidding sehingga PNS daerah yang punya kompetensi bisa ikut seleksi dan berkarir di pusat. Nah di daerah, bisa juga dilakukan hal serupa untuk menarik PNS di luar daerah masuk ke wilayahnya sehingga tidak perlu merekruit pegawai baru," bebernya.
Ditambahkan Diah, pusat tidak punya kewenangan untuk memindahkan pegawai di daerah A ke B. Yang punya kewenangan penuh ada kepala daerah. (esy/jpnn)
Pemerintah daerah yang kekurangan pegawai bisa melakukan open bidding untuk menempatkan SDM berkualitas di jabatan tertentu.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Banyak Honorer TMS & Tidak Mendaftar PPPK 2024, Seleksi Tahap 3 Mendesak
- Dilantik Jadi Gubernur, ASR Pastikan Tak Ada Pemotongan Gaji dan PHK di Sultra
- Banyak ASN Khawatir Kariernya Terancam, Kepala BKN Merespons, Tegas
- Beredar Kabar Oknum PNS Menggadaikan SK Honorer, Waduh
- Dorong Peningkatan Kualitas Pegawai, Bank Mandiri Penuhi 2 Standar Internasional
- Soal THR ASN 2025 dan Gaji ke-13, Jawaban MenPANRB Rini Meyakinkan