Pemda dan Nelayan Dukung soal Rencana Jokowi di Natuna

jpnn.com - NATUNA - Rencana Presiden Joko Widodo yang mentransfer 6.000 nelayan Jawa ke Natuna mendapat sambutan yang baik dari pemerintah daerah dan nelayan Natuna.

Pemerintah daerah dan pemerintah provinsi juga sudah sepakat dan mengusulkan agar pemerintah pusat lebih memprioritaskan nelayan-nelayan di Kepri.

"Pemerintah daerah sudah setujui 6.000 nelayan masuk ke Natuna. Tapi permintaan daerah maupun pemerintah provinsi, supaya diprioritaskan dulu nelayan-nelayan di Kepri, baru selebihnya nelayan dari Jawa," kata Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal seperti dikutip dari batampos (Jawa Pos Group).

Hamid mengatakan, program presiden Joko Widodo ini adalah untuk menjaga kedaulatan, agar mencegah terjadinya ilegal fishing yang terus terjadi di laut Natuna, terutama dari nelayan Cina, Vietnam, Thailand, maupun kapal ikan nelayan Malaysia yang menangkap ikan dilaut Natuna secara ilegal.

"Jadi program pak Presiden menambah 6.000 nelayan dari luar Natuna, untuk menjaga perbatasan laut Natuna di ZEEI Laut Cina Selatan, menjaga kedaulatan dari pencurian ikan nelayan asing," tegas Hamid.

Keberadaan ribuan nelayan dari luar Natuna nantinya dikatakan Hamid Rizal, tidak akan mengganggu aktifitas nelayan lokal. Karena wilayah tangkap mereka akan diatur dan dibatasi 50 mil dari pantai. Sehingga tidak mengganggu wilayah tangkap nelayan tradisional lokal.

"Intinya-kan, kapal kapal ikan menangkap ikan diwilayah perairan Natuna, hasilnya semuanya didaratkan di sentra perikanan Natuna di Selat Lampa. Jadi Natuna dapat keutungan dalam pendapatan daerah," ujar Hamid.

Tidak hanya itu sambung Hamid Rizal, sumber daya nelayan tradisional lokal akan terus ditingkatkan agar siap bersaing. Dan diberikan bantuan peralatan pendukung menangkap ikan melalui wadah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Natuna.