Pemda di Kaltim Manjakan PNS

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang ini juga tak sependapat bahwa Aceh dan Papua yang mendapat DBH migas sebanyak 70 persen, nilai riilnya bakal lebih besar dibanding yang diterima Kaltim atau daerah penghasil migas lain. Data BPK menunjukan Aceh menerima Rp 2,1 triliun, sementara Kaltim di atas Rp 10 triliun.

"Penduduk miskin Kaltim hanya 7,6 persen. Papua 36,8 persen dan Aceh 20,9 persen. Padahal jumlah penduduk Aceh lebih banyak dari Kaltim," ungkapnya.

Hefrizal juga menyoroti manajemen keuangan Kaltim. Sebab menurut BPK, sisa anggaran lebih (silpa) cenderung meningkat tiap tahun. Untuk tahun 2009 saja angkanya mencapai Rp 9,4 triliun, bandingkan dengan total belanja Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang hanya Rp 1 triliun. "Dengan kata lain kelebihan anggaran Kaltim jauh melebihi belanja NTT," katanya.

Dari data-data tersebut, Hefrizal menyimpulkan kenaikan DBH berpotensi memperburuk ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah. Ini berarti meningkatkan rasa ketidakadilan daerah miskin, atau daerah yang tak memiliki sumber daya alam sebaik Kaltim.