Pemda Dievaluasi, Mayoritas Provinsi Berkinerja Tinggi

"Ini adalah amanah PP Nomor 5 Tahun 2008 tentang EKPPD. Hasilnya ini untuk pembinaan dan kapasatias daerah ke depan," imbuhnya.

Ada pun Djohermansayh Djohan mengakui bahwa ada beberapa daerah sekornya terpaksa dikurangi lantaran kepala daerahnya ataupun pejabat daerahnya terseret dengan kasus hukum. "Akuntabilitas dan transparansi itu merupakan indikator. Kalau ada yang terlibat kasus hukum, itu mengurangi skor," ucapnya.(ara/jpnn)