Pemda Diminta Gerak Cepat

jpnn.com, MATARAM - Pemerintah daerah diminta bergerak cepat dalam merealisasikan dana-dana pusat yang disalurkan pusat. Hal itu bertujuan agar belanja negara efektif dan memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Hal itu terungkap saat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB Taukhid mendatangi Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin, kemarin (21/4).

Taukhid mengatakan, banyak hal yang disampaikan ke wagub. Terutama terkait kinerja pelaksanaan anggaran hasil evaluasi anggaran tahun 2016. Khusus untuk kinerja anggaran pada triwulan pertama 2017 yang menurutnya lebih baik dengan angka 12,57 persen. Sementara pada triwulan pertama 2016 sebesar 12,48 persen atau beda 0,05 persen.

”Meski sedikit tetapi lebih baik,” katanya.

Taukhid mengatakan, tidak hanya soal kinerja anggaran, yang disampaikannya dalam pertemuan itu juga terkait sharing tentang fungsi dan peran Ditjen Perbendaharaan dalam pembiayaan pembangunan. Di mana uang APBN yang masuk ke NTB melalui tiga chanel.

Pertama dana transfer pusat ke daerah seperti dana desa tahun ini mencapai Rp 15,25 trilun. Kemudian chanel yang kedua belanja kementerian dan lembaga adalah Rp 7,6 triliun. Ketiga, adalah dana yang tidak terlihat seperti subsidi-subsidi, seperti bunga kredit usaha rakyat (KUR), subsidi pupuk, susidi benih, subsidi bahan bakar, subsidi listrik dan bahan pokok.

”Itu besar dana (subsidi) yang masuk ke sini kalau dihitung,” katanya.

Semua itu ingin dikordinasikan dengan baik bersama pemerintah daerah. Untuk itu DJPB ingin membuat semacam MoU agar memperkuat koordinasi kebijakan fiskal di NTB. Juga akan ada MoU terkait pengelolaan dana pendidikan yang dilakukan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Agar lembaga ini lebih berperan dalam peningkatan SDM, melalui beasiswa dan berbagai hal yang bisa dilakukan agar pemuda NTB mendapatkan hak pendidikannya. Demikian juga dengan dana KUR.