Pemda Diminta Prioritaskan Program Perumahan
Senin, 12 Maret 2012 – 15:53 WIB

Pemda Diminta Prioritaskan Program Perumahan
JAKARTA--Pemerintah daerah mulai kabupaten/kota hingga Provinsi diminta memprioritaskan program perumahan dan kawasan permukiman (PKP) di daerahnya masing-masing. Pemda juga diminta membentuk kelompok kerja (Pokja) PKP agar koordinasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan baik. Presiden telah menetapkan Direktif Presiden dan penugasan khusus di sektor PKP, termasuk percepatan pembangunan di kawasan timur Indonesia. Beberapa program yang dilaksanakan oleh Kemenpera antara lain Program Pro Rakyat Klaster IV melalui
"Saya berharap pemda dapat terus memperkuat komitmennya dalam menempatkan sektor perumahan dan kawasan permukiman sebagai salah satu prioritas nasional,” kata Menpera Djan Faridz dalam keterangan persnya, Senin (12/3).
Baca Juga:
Pelaksanaan pembangunan perumahan selama ini, lanjutnya, telah mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan di daerah. Namun, perbedaan kondisi geografis, sumber daya alam, infrastruktur, sosial budaya dan kapasitas sumber daya manusia menyebabkan masih adanya kesenjangan antar wilayah. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat tidak selalu sama dan merata di seluruh wilayah, khususnya di Kawasan Indonesia Timur.
Baca Juga:
pembangunan rumah sangat murah dan rumah murah yang salah satu prioritasnya adalah daerah tertinggal.
JAKARTA--Pemerintah daerah mulai kabupaten/kota hingga Provinsi diminta memprioritaskan program perumahan dan kawasan permukiman (PKP) di daerahnya
BERITA TERKAIT
- Begitu Pensiun, PPPK Tidak Mendapatkan Apa Pun
- Marak PHK, Wamenaker: Masih Banyak Lapangan Kerja
- Bank Mega & IHH Healthcare Singapura Bersinergi Beri Layanan Kesehatan bagi Nasabah MegaFirst
- Bamus Betawi Berpartisipasi dalam Kegiatan Internasional Malaysia Madani
- Level Up Peradi: UU Desain Industri Sudah Kedaluwarsa, Harus Direvisi
- Soal Polemik THR Mitra, Pakar: Tuntutan Populis yang Kontradiktif dengan Regulasi