Pemda Diminta Segera Kembangkan Pelatihan Vokasi

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan porsi besar untuk pelatihan vokasi, dalam upaya meningkatkan kompetensi pekerja Indonesia.
Untuk mendukung percepatan peningkatan kompetensi tersebut, Pemda khususnya Dinas Tenaga Kerja diminta segera mengembangkan pelatihan vokasi dengan bekerjasama industri yang ada di daerahnya masing-masing.
“Dengan demikian pelatihan vokasi bisa memberikan kontribusi cukup besar dalam rangka peningkatan kompetensi pekerja,“ kata Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Bambang Satrio Lelono saat menutup Rapat Kordinasi bidang pelatihan dan produktivitas Tahun 2018 bertema 'Percepatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Indonesia Melalui Penguatan Akses dan Mutu Pelatihan Vokasi' di Jakarta, Jum’at (2/1).
Dirjen Bambang menegaskan, percepatan kompetensi tenaga kerja tidak bisa hanya dari dunia pendidikan saja tetapi pelatihan kerja juga memiliki peran penting.
“Saat ini yang menjadi kendala paling besar adalah bukan karena tidak ada lowongan pasar kerja tapi kebutuhan kompetensi di jabatan tersebut belum sesuai,” ujar Dirjen Bambang.
Dalam sambutannya, Bambang mengungkap bahwa Menaker Hanif juga mendukung setiap daerah membentuk pelatihan vokasi daerah dan bekerja sama dengan Apindo serta Kadin daerah. “Pelatihan vokasi akan mendapatkan perhatian dan porsi yang cukup besar,” jelasnya.
Dirjen Bambang berharap setelah Rakor Lattas, pihaknya akan bekerja dengan cepat agar bisa mencapai target penyerapan anggaran sebesar 70 persen pada bulan Juli 2018 mendatang. Kepada para Kadisnaker secepatnya diminta merancang pembentukan komite pelatihan vokasi daerah.
“Seluruh UPTD dan Disnaker provinsi bisa mensinergikan kegiatan yang bersumber dari APBN dan APBD, “ kata Dirjen Bambang.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan porsi besar untuk pelatihan vokasi, dalam upaya meningkatkan kompetensi pekerja Indonesia.
- Waka MPR Dorong Pemda Proaktif Sosialisasikan Persyaratan SPMB 2025 Secara Masif
- TB Hasanuddin Minta Kerja Sama Pemprov Jabar dan TNI AD Ditangguhkan, Ini Alasannya
- Pemerintah Pusat Janjikan Tipping Fee PLTSa Tak Lagi Jadi Beban Pemda
- Mendikdasmen: Rapor Pendidikan dapat Jadi Acuan Bagi Pemda dalam Penuhi SPM
- Jelang Mudik Lebaran, Mendagri Minta Pemda Segera Cek Kondisi Jalan dan Lakukan Perbaikan
- Baru 70% Data Rekening Guru Valid, Pemda Diminta Proaktif, Pencairan Tunjangan Bertahap