Pemda Diminta Segera Kembangkan Pelatihan Vokasi

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan porsi besar untuk pelatihan vokasi, dalam upaya meningkatkan kompetensi pekerja Indonesia.
Untuk mendukung percepatan peningkatan kompetensi tersebut, Pemda khususnya Dinas Tenaga Kerja diminta segera mengembangkan pelatihan vokasi dengan bekerjasama industri yang ada di daerahnya masing-masing.
“Dengan demikian pelatihan vokasi bisa memberikan kontribusi cukup besar dalam rangka peningkatan kompetensi pekerja,“ kata Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Bambang Satrio Lelono saat menutup Rapat Kordinasi bidang pelatihan dan produktivitas Tahun 2018 bertema 'Percepatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Indonesia Melalui Penguatan Akses dan Mutu Pelatihan Vokasi' di Jakarta, Jum’at (2/1).
Dirjen Bambang menegaskan, percepatan kompetensi tenaga kerja tidak bisa hanya dari dunia pendidikan saja tetapi pelatihan kerja juga memiliki peran penting.
“Saat ini yang menjadi kendala paling besar adalah bukan karena tidak ada lowongan pasar kerja tapi kebutuhan kompetensi di jabatan tersebut belum sesuai,” ujar Dirjen Bambang.
Dalam sambutannya, Bambang mengungkap bahwa Menaker Hanif juga mendukung setiap daerah membentuk pelatihan vokasi daerah dan bekerja sama dengan Apindo serta Kadin daerah. “Pelatihan vokasi akan mendapatkan perhatian dan porsi yang cukup besar,” jelasnya.
Dirjen Bambang berharap setelah Rakor Lattas, pihaknya akan bekerja dengan cepat agar bisa mencapai target penyerapan anggaran sebesar 70 persen pada bulan Juli 2018 mendatang. Kepada para Kadisnaker secepatnya diminta merancang pembentukan komite pelatihan vokasi daerah.
“Seluruh UPTD dan Disnaker provinsi bisa mensinergikan kegiatan yang bersumber dari APBN dan APBD, “ kata Dirjen Bambang.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan porsi besar untuk pelatihan vokasi, dalam upaya meningkatkan kompetensi pekerja Indonesia.
- Pemda Ogah Usulkan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, BKN Pastikan NIP Tidak Diterbitkan
- Surat BKN soal Pengisian DRH NIP PPPK Paruh Waktu Ditunggu Pemda
- Pemda Diminta Jadi Motor Investasi dan Pemerataan Ekonomi
- Pentingnya Koordinasi Lintas Wilayah untuk Atasi Krisis Udara di Jabodetabekpunjur
- 5 Berita Terpopuler: Setelah Honorer Dirumahkan, Pemda Tak Ajukan PPPK, Gabungan Aliansi R2/R3 Bakal Gelar Aksi Besar
- Pemda Tak Ajukan PPPK Paruh Waktu dari Honorer R2/R3 Harus Disanksi