Pemda Diminta Segera Terapkan SOP

JAKARTA–Pemerintah daerah diminta mempercepat penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP). Mengingat hal tersebut sebagai salah satu syarat reformasi birokrasi.

Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Ketatalaksanaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Hastori mengatakan, Pemda dan kementerian/lembaga harus mengutamakan SOP sebagai salah satu bentuk reformasi birokrasi. Ini agar target reformasi birokrasi tuntas di 2025 bisa terealisasi.

"Tidak ada format SOP administrasi pemerintahan lainnya, selain diatur dalam PermenPAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan," kata Hastori dalam keterangan persnya, Senin (10/6).

Dalam penerapan SOP berupa service, rutin, dan penugasan, KemenPAN-RB akan mempertimbangkan adanya reward dan punishment dalam aturan hukumnya supaya lebih jelas. Jadi pemda maupun K/L yang tidak sesuai SOP akan ada sanksinya. Sedangkan yang menjalankan SOP akan diberi reward.