Pemda Diminta Segera Usulkan Kebutuhan CPNS 2024 & PPPK, Tidak Semudah Itu, Ferguso

Ditegaskan lagi bahwa pihaknya masih menghitung keuangan daerah untuk anggaran rekrutmen PPPK 2024.
"Makanya, kita (Pemprov Sumut) kalkulasi dulu kemampuan keuangan. Kami sudah dapat juga kabar dari BKAD, bahwa untuk kuota masih harus kita diskusikan secara matang," katanya.
Hal serupa juga terjadi di Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Saat ini Pemkot Mataram melakukan kajian dan penghitungan terhadap kebutuhan ASN 2024 sebagai acuan usulan formasi CPNS 2024 dan PPPK 2024.
"Kami sudah minta masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) menghitung kebutuhan ASN mereka, jangan sampai kami bilang kurang, tetapi ternyata kelebihan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram Lalu Alwan Basri di Mataram, Senin (8/1).
Lalu mengatakan, untuk penghitungan dan usulan kebutuhan ASN, daerah tidak hanya menghitung kebutuhan SDM semata, tetapi juga anggaran untuk kebutuhan penggajian.
Sementara, anggaran gaji ASN tidak boleh lebih dari 30 persen APBD, itu termasuk untuk gaji PPPK.
Di sisi lain, kata Lalu Alwan, dana alokasi umum (DAU) hingga saat ini belum pernah bertambah.
Jelang pendaftaran CPNS 2024 dan PPPK 2024, instansi pusat dan pemda diminta segera mengusulkan kebutuhan yang ditenggat akhir Januari.
- Kartu Ujian PPPK Tahap 2 Belum Bisa Dicetak, Ternyata Ini Penyebabnya
- 5 Berita Terpopuler: Tes PPPK Tahap Dua Dimulai, Honorer Kesulitan Cetak Kartu Ujian, Presiden Sampai Turun Tangan
- PPPK 2024 yang Baru Dilantik Jangan Sok Tahu, Begitu Pesan Pak Totok
- Gaji sebagai Honorer Langsung Dihentikan, tetapi Bikin Senang
- Kasus Viral Ini Harus jadi Pelajaran Seluruh PPPK, Jangan Main-main
- Penyebab Utama Kartu Ujian PPPK Tahap 2 Belum Bisa Dicetak, Jangan Panik ya