Pemda Diminta Tak Percaya Calo Anggaran
Selasa, 28 September 2010 – 19:49 WIB
JAKARTA — Pemerintah daerah diminta untuk tidak percaya pada pihak-pihak yang mengaku bisa melakukan loby ke Kementrian Keuangan untuk meloloskan anggaran bagi daerah. Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu, Herry Purnomo, mengungkapkan, daerah memang mengejar anggaran pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) ataupun Dana Bagi Hasil (DBH), agar bisa secepatnya ditransfer ke daerah.
Herry Purnomo menegaskan, alokasi DAK dan DBH sudah melalui perhitungan yang tepat dan pasti cair karena sudah masuk APBN. "Jadi jangan percaya dengan yang mengaku calo. Termasuk loby biar dapat anggaran. Kalau ada yang masih percaya dengan yang mengaku-ngaku sebagai calo, itu bodoh. Juga tidak ada pungutan lagi di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Karena sekarang sudah bukan zaman jahiliah lagi kita," tegas Herry.
Herry mengatakan, Pemda cukup menunggu saja waktu pencairan anggaran. Dengan demikian, Pemda tidak perlu melakukan loby langsung dengan selalu datang ke Jakarta. Herry menegaskan, seluruh perhitungan anggaran untuk daerah sudah dibahas oleh Kemenkeu sehingga tidak ada istilah percaloan anggaran.
"Tidak ada sistem calo-calo. Pemda, Gubernur, Bupati, tidak usah lagi datang ke pusat. Tidak ada gunanya datang berbondong-bondong. Kalau di Kemenkeu, tidak ada calo anggaran yang bisa menambah DAK atau DAU. Pemda dan kepala daerah tinggal tunggu saja di daerah karena di KL (kementrian/lembaga) sudah dialokasikan untuk masing-masing daerah," tegas Herry.
JAKARTA — Pemerintah daerah diminta untuk tidak percaya pada pihak-pihak yang mengaku bisa melakukan loby ke Kementrian Keuangan untuk meloloskan
BERITA TERKAIT
- Pemerintahan Prabowo Bangun 1 Juta Rumah Bareng Qatar, Bentuknya Rusun
- Awali 2025, Polda Riau Gelar Tasyakuran dan Santuni Anak Yatim
- Kasus Investasi Fiktif Ratusan Miliar, KPK Jebloskan Eks Dirut Taspen Kosasih ke Sel
- KPK Geledah Rumah Hasto, Ronny PDIP: Tidak Ditemukan Bukti Signifikan
- Kelulusan PPPK Guru Tahap 1 Lamsel Belum Diumumkan, BKN Angkat Bicara
- Mendagri Todong 50 Kepala Daerah dengan Formasi PPPK 2024 Terendah, Hasilnya Alhamdulillah