Pemda Harus Optimalkan DAK dan DAU untuk Kendalikan Inflasi Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Deputy Director Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan pemerintah perlu mengombinasikan dan menyinergikan strategi untuk menurunkan angka inflasi pangan secara efektif.
“Sebenarnya beberapa strategi dari pemerintah memang perlu dikombinasikan," kata Eko Listiyanto di Jakarta, Jumat (2/9/2022).
Meski demikian, menurut Eko, ada hal yang patut segera dilakukan, yakni mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pengendalian inflasi.
Pemerintah juga penting untuk menyediakan ruang penyimpanan (cold storage) di sentra produksi maupun di pasar untuk antisipasi lonjakan permintaan.
Selain itu, operasi pasar juga harus dimaksimalkan agar bisa lebih tepat sasaran.
“Namun, beberapa yang paling urgen dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah adalah optimalisasi DAK dan DTU (dana transfer umum) untuk pengendalian inflasi, cold storage di sentra produksi maupun di pasar untuk antisipasi lonjakan permintaan serta operasi pasar tepat sasaran,” ujar Eko.
Rekomendasi selanjutnya, yakni terkait upaya meredam harga pangan dan penguatan sinergi TPIP-TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mempercepat stabilisasi harga.
Menko Airlangga meminta kepala daerah yang angka inflasinya di atas nasional untuk dapat menurunkan inflasi dalam bulan-bulan ke depan hingga di bawah 5 persen.
Beberapa yang paling urgen dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah adalah optimalisasi DAK dan DTU (dana transfer umum) untuk pengendalian inflasi.
- Pemkot Denpasar Dinilai Berkinerja Tinggi dalam Pemerintahan Daerah
- Resah Lihat Kondisi Ekonomi, Mahasiswa UKI Bagikan Beras untuk Membantu Warga
- Pemda Ogah Usulkan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, BKN Pastikan NIP Tidak Diterbitkan
- Surat BKN soal Pengisian DRH NIP PPPK Paruh Waktu Ditunggu Pemda
- Bitcoin Menawarkan Solusi Perlindungan Nilai Aset dari Inflasi
- Pemda Diminta Jadi Motor Investasi dan Pemerataan Ekonomi