Pemda Harus Optimalkan DAK dan DAU untuk Kendalikan Inflasi Daerah
Eko menilai memang GNPIP berperan penting dalam mengendalikan inflasi pangan di daerah. Meski demikian agar kerja GNPIP semakin optimal, perlu dukungan
GNPIP memiliki posisi strategis karena menjadi wadah koordinasi lintas stakeholders di daerah.
“Namun demikian tetap diperlukan amunisi anggaran untuk melakukan rekomendasi-rekomendasi stabilisasi harga di daerah, seperti DAK, DTU tersebut," pungkas Eko.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan berbagai rekomendasi aksi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka upaya ekstra untuk menstabilkan harga dan ketahanan pangan.
Pasalnya, 27 provinsi, 66 Kabupaten/Kota yang angka inflasinya masih diatas nasional.
“Bapak dan ibu gubernur, bupati, wali kota yang angka inflasinya di atas nasional, diminta untuk dapat menurunkan inflasi dalam bulan-bulan ke depan hingga di bawah 5 persen,” tegas Menko Airlangga.
Rekomendasi tersebut yakni perluasan kerja sama antar daerah (KAD), pelaksanaan operasi pasar, dan pemberian subsidi ongkos angkut bersumber dari APBN.
Selain itu juga direkomendasikan percepatan implementasi program tanam pangan pekarangan untuk mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun, serta penyusunan neraca komoditas pangan strategis untuk sepuluh komoditas strategis di wilayah masing-masing.
Beberapa yang paling urgen dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah adalah optimalisasi DAK dan DTU (dana transfer umum) untuk pengendalian inflasi.
- Bea Cukai Cegah Peredaran Rokok Ilegal di Jabar Lewat Langkah Kolaboratif dengan Pemda
- BNPB Imbau Pemerintah Daerah Siap Siaga Hadapi Bencana Hidrometeorologi Basah
- Bea Cukai dan Pemda Bersinergi, Kembangkan Industri Hasil Tembakau di Jawa Timur
- Rupiah Hari Ini Makin Ambyar Terpengaruh IHK Amerika
- Mendes Yandri Susanto Minta Pemda Petakan Wilayah untuk Memaksimalkan Potensi Desa
- Bea Cukai & Pemda Optimalkan Pemanfaatan DBHCHT untuk Berantas Peredaran Rokok Ilegal