Pemda Ini Berharap Menteri Yuddy Izinkan Daerahnya Buka Rekrutmen CPNS

jpnn.com - BALIKPAPAN - Pemkot Balikpapan benar-benar merasakan kekurangan PNS. Ditambah keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) yang melakukan moratorium penerimaan CPNS cukup menyulitkan pemkot. Padahal kota ini kini menjadi salah satu daerah yang masih kekurangan jumlah PNS.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Balikpapan Tatang Sudirja mengatakan, saat ini Pemkot masih kekurangan sekitar 4.627 PNS. Jumlah tersebut, sebagian besar adalah tenaga teknis di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) teknis. Selain itu, keperluan jumlah guru, saat ini juga menjadi faktor yang membuat rekrutmen CPNS masih dianggap perlu.

Dari edaran Kemenpan-RB, kata dia, yang menjadi pertimbangan moratorium, lantaran masih banyaknya daerah di Indonesia yang belum menyelesaikan penyusunan roadmap kepegawaian.

"Data itu seperti, analisa jabatan, analisa kepangkatan, dan pemetaan penyebaran PNS," bebernya dilansir Kaltim Post (Grup JPNN.com), Senin (27/7).

Keperluan data tersebut menurutnya memang penting, yakni untuk memastikan berapa sebenarnya jumlah keperluan PNS di sebuah daerah. Termasuk untuk mengetahui, persoalan kepegawaian di daerah tersebut.

Misalkan, di suatu daerah yang mengaku kekurangan PNS, tapi ternyata disebabkan sebaran tugas PNS yang tak merata. Bisa juga jumlah PNS dengan golongan kepangkatan tertentu yang masih kurang. Namun, Tatang memastikan BKD Balikpapan sudah menuntaskan penataan kepegawaian tersebut.

"Jadi ada daerah lain yang belum menyelesaikan pendataan itu. Tapi Balikpapan sebenarnya sudah. Kini kena imbasnya juga," ungkapnya.

Di Pemkot Balikpapan, kata dia, yang paling banyak diperlukan dokter, perawat, guru, dan pegawai yang memiliki tugas teknis di SKPD. Seperti auditor lingkungan di Badan Lingkungan Hidup (BLH). Saat ini jumlah PNS di Balikpapan baru 6.419 orang. Idealnya jumlah pegawai sebanyak 11.046 ribu orang.