Pemda Ini Ogah Rekrutmen PPPK 2022, Honorer Mungkin Sudah Tahu Penyebabnya
jpnn.com, JAKARTA - Rencana pemerintah untuk menghapus tenaga honorer pada 2023 bakal menghadapi tantangan.
Pasalnya, masih ada sejumlah pemerintah daerah yang memilih mempertahankan tenaga honorer.
Setelah Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu yang menegaskan akan tetap mempekerjakan ribuan honorer di daerahnya, hal serupa dilakukan Bupati Bolaangmongondow (Bolmong) Selatan H. Iskandar Kamaru.
Menurut Bupati Iskandar, pemerintah pusat memang meminta pemda mulai mengalihkan tenaga honorer ke Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau CPNS.
Kesempatan pemda untuk proses pengalihan ini hanya sampai 2023 karena setelah itu yang ada hanya PNS dan PPPK.
Namun, Bupati Iskandar mengatakan penghapusan tenaga honorer akan membebani pemda. Jika mereka dialihkan menjadi PPPK, APBD akan membengkak untuk penggajian.
Dia menegaskan, setelah menerima PPPK 2021, sekarang baru tahu fakta sebenarnya.
Ternyata semua gaji dan tunjangan dibebankan ke daerah. Sangat berbeda dengan CPNS, semuanya ditanggung pusat.
Sejumlah pemda menolak rekrutmen PPPK 2022, para tenaga honorer mungkin sudah tahu penyebabnya. Silakan simak keterangan Pak Bupati.
- PPPK Bukan Hanya Bagian dari Birokrasi, yang Bilang Orang Penting
- Edwin Manansang Bicara Transformasi Digital di ISBEST 2024 UT
- Honorer Tenang Saja, Silakan Ikut Pendaftaran PPPK 2024
- Simak Jawaban 2 Pejabat soal Jadwal Pendaftaran PPPK 2024
- Ribuan Pelamar CPNS 2024 Masih Punya Kesempatan
- Inilah Formasi CPNS 2024 yang jadi Rebutan Lulusan SMA SMK