Pemda Klaten Klaim Program Indonesia Pintar Tekan Angka Putus Sekolah

jpnn.com, DEPOK - Salah satu tujuan Program Indonesia Pintar (PIP) adalah membantu mengurangi angka anak putus sekolah. Hal ini juga dirasakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Pada tahun 2018 Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kabupaten Klaten sudah tersalurkan hampir 100 persen, sehingga sangat membantu mengurangi angka putus sekolah.
Hal tersebut disampaikan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Sri Nugroho, di sela-sela acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun 2019, di Bojongsari, Depok, Senin (11/2).
“Penyaluran KIP di Kabupaten Klaten hampir 100 persen, ini sangat membantu kabupaten kami dalam mengurangi angka putus sekolah,” terangnya.
Jumlah siswa penerima manfaat PIP tahun 2018 di Kabupaten Klaten, kata Nugroho, sudah mencapai 86.832 siswa, yaitu sebanyak 59.926 siswa Sekolah Dasar (SD), 26.534 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 372 siswa pendidikan kesetaraan (Diktara).
“Dari jumlah tersebut telah mengurangi angka putus sekolah yang jumlahnya pada tahun 2017 sebanyak 136 siswa, berkurang menjadi 54 siswa di tahun 2018. Dengan demikian, angka putus sekolah berkurang sebanyak 60 persen di tahun 2018,” jelasnya.
Selain itu, menurutnya, Program Indonesia Pintar juga membantu pemerintah daerah (pemda) dalam mendukung program pendidikan dasar sembilan tahun. Dengan PIP otomatis bisa mendukung program pendidikan dasar sembilan tahun, karena siswa rentan miskin atau miskin dapat terbantu untuk terus bersekolah sampai tingkat atas (SMA).
Dalam mendukung PIP, Kabupaten Klaten melakukan sosialisasi cara pencairan serta pemanfaatan PIP melalui kepala sekolah, Musyawarah Kesepakatan Kepala Sekolah (MKKS), Koordinator Wilayah (Korwil), dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).
tahun 2018 Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kabupaten Klaten sudah tersalurkan hampir 100 persen, sehingga sangat membantu mengurangi angka putus sekolah.
- TB Hasanuddin Minta Kerja Sama Pemprov Jabar dan TNI AD Ditangguhkan, Ini Alasannya
- Pemerintah Pusat Janjikan Tipping Fee PLTSa Tak Lagi Jadi Beban Pemda
- Mendikdasmen: Rapor Pendidikan dapat Jadi Acuan Bagi Pemda dalam Penuhi SPM
- Jelang Mudik Lebaran, Mendagri Minta Pemda Segera Cek Kondisi Jalan dan Lakukan Perbaikan
- Baru 70% Data Rekening Guru Valid, Pemda Diminta Proaktif, Pencairan Tunjangan Bertahap
- Waka MPR Minta Pemda Dukung Aturan SPMB 2025 demi Permudah Akses Belajar bagi Anak