Pemda Kurang Seriusi Persoalan Ketenagakerjaan

JAKARTA - Perhatian pemerintah daerah (pemda) di Indonesia tehadap pembangunan sektor ketenagakerjaan dinilai masih rendah. Dari hasil pengukuran indeks pembangunan ketenagakerjaan tingkat provinsi, rata-rata secara nasional hanya mencapai nilai 49.

Minimnya perhatian pemda-pemda terhadap sektor ketenagakerjaan tercermin dari kurangnya kualitas dan kuantitas pegawai di bidang ketenagakerjaan, minimnya dukungan anggaran APBD serta terbatasnya sarana dan prasarana kerja. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan, ke depan nilai indeks pembangunan ketenagakerjaan tingkat provinsi harus naik menjadi rata-rata 50-55.

"Sehingga dapat mendorong terciptanya situasi ketenagakerjaan yang kondusif di daerah-daerah. Masalah pengawasan ketenagakerjaan dan pola hubungan industrial menjadi penyebab utama rendahnya  nilai indeks pembangunan ketenagakerjaan di seluruh pemda di Indonesia," ungkap Muhaimin di Jakarta, Rabu (20/7).

Muhaimin  mengaku telah menyusun indeks Pembangunan Ketenagakerjaan daerah dengan memperhatikan 28 indikator ketenagakerjaan. Di antaranya meliputi perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan dan kompetensi kerja. Selain itu indikator lainnya upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja, pola hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.