Pemda Main-main Urus Seleksi CPNS
Saat pendaftaran online, ambil contoh di Kemenkum-HAM, satu peserta bisa mendaftar tiga hingga empat kali. Hal ini, lanjut Alan, karena saat menginput data, peserta tidak yakin apakah datanya itu sudah masuk atau belum. "Sehingga diulang-ulang. Ini kelihatan sekali, jumlah pendaftar di Kemenkum-HAM itu sekitar 12 ribu, tapi yang menyerahkan berkas hanya 4 ribuan," kata Alan.
Yang juga banyak diadukan peserta adalah pengumuman yang tidak disertai nilai sehingga tidak bisa diketahui rankingnya. "Intinya, peserta itu siap untuk tidak lulus tapi harus transparan, nilai harus dicantumkan," imbuhnya.
Bagaimana soal percaloan? Alan mengatakan, pihaknya belum menerima pengaduan soal percaloan. Hal ini, lanjutnya, juga dibahas secara khusus oleh konsorsium LSM pemantau. Ada dugaan, pengaduan percaloan baru akan muncul setelah pengumuman kelar.
"Karena kami yakin, percaloan tetap ada. Masalahnya, bagi yang lulus, dia akan diam saja. Juga, bagi yang tidak lulus tapi uangnya dikembalikan oleh calo, dia juga akan diam saja," pungkasnya. (sam/jpnn)
JAKARTA - Kewenangan proses seleksi CPNS 2013 yang ditangani pemerintah pusat membuat sebagian besar pemerintah daerah (pemda) kecewa. Kekecewaan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kabar Gembira untuk Honorer Tua Gagal PPPK 2024 Tahap 1
- BMKG Pantau Bibit Siklon Tropis 97S, Wilayah Ini Wajib Waspada
- 5 Berita Terpopuler: Ide Terobosan Baru soal Seleksi PPPK, Hapuskan Diskriminasi di UU ASN, 90 Ribu Honorer Bakal Menggugat
- Seluruh Honorer Pelamar Seleksi Tahap 2 jadi PPPK Paruh Waktu, Waduh
- Sudah Ada Kepastian Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu, Tanpa Tunjangan
- Pernyataan Terbaru Kepala BKN soal PPPK 2024 Tahap 2, Pakai Kata Tolong