Pemda Masih Bingung Pendanaan Pilkada Serentak
jpnn.com, SURABAYA - Masalah anggaran pilgub dan pilkada serentak ternyata masih cukup kompleks.
Saat dana coblosan tahun depan belum terpenuhi semua di APBD Jatim, sejumlah kabupaten/kota ternyata salah menyusun perencanaan anggaran.
Penyebabnya, sejumlah kabupaten/kota yang juga menggelar pilkada di daerah masing-masing ternyata masih memakai aturan lama saat menyusun anggaran untuk coblosan.
Akibatnya, dana yang sudah disiapkan sangat jauh dibanding kebutuhan riil.
Padahal, jika dibandingkan dengan pilkada sebelumnya, kebutuhan dana untuk coblosan mendatang bakal lebih tinggi.
Hal itu terungkap dari hasil evaluasi kesiapan pelaksanaan pilgub yang digelar Bawaslu Jatim di 18 kabupaten/kota yang bakal menyelenggarakan pilgub-pilkada serentak.
''Ini jadi problem tersendiri. Ternyata, rata-rata kabupaten/kota belum memahami regulasi pilgub dan pilkada yang baru,'' jelas Ketua Bawaslu Jatim Sufyanto.
Di antara seluruh daerah yang bakal menggelar pilkada serentak, baru 10 kabupaten/kota yang sudah paham.
Masalah anggaran pilgub dan pilkada serentak ternyata masih cukup kompleks.
- Hari Terakhir Kampanye, Khofifah Tegaskan Jatim Gerbang Baru Nusantara untuk Rakyat
- Aksi Nyata Memenangkan Khofifah-Emil, Gokil Gaspoll Gelar Tebus Minyak Murah di Surabaya
- Survei Poltracking: Khofifah-Emil Raih Elektabilitas 68,4 Persen, Diprediksi Menang di Pilkada Jatim
- Khofifah-Emil Punya Komitmen Konkret Menjadikan Jatim Episentrum Ekonomi Indonesia Timur
- Hasto PDIP Yakin Jatim Tidak Akan Kebanjiran Kalau Dipimpin Risma-Gus Hans
- Khofifah Dinanti untuk Lanjut Pimpin Jatim 2 Periode, Masyarakat Sudah Rasakan Banyak Manfaat