Pemda Membangkang, Mendagri Cemas

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto mencemaskan adanya gejala pembangkangan oleh Pemerintah Daerah (pemda) terhadap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Menurutnya, gejala itu merupakan bentuk gradasi pemerintahan.

Saat menyamaikan pidato tanpa teks pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) ke 46 di Depdagri, Kamis (24/7), Mardiyanto menyatakan, ada pemerintah daerah yang gejalanya mau jalan sendiri dan tidak menghiraukan kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. "Seperti tidak ada hierarki. Ini gejala pembangkangan. Antara bupati, gubernur tidak ada hierarki," ujarnya.

Mardiyanto menambahkan, jika memang ada kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak pas bagi daerah seharusnya tidak serta merta Pemda menolaknya. "Apa iya kalo tidak pas trus katakan tolak? tandasnya.

Saat dimintai penegasan dalam konteks apa gejala pembangkangan itu muncul, Mardiyanto mengatakan bahwa itu merupakan masalah lama terutama diawali dengan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM yang diikuti pembagian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT). "Ini masalah lama. Ada kebijakan pemerintah dan itu sudah policy. Kalau ada kekurangan, ya jalankan," ungkapnya.

Menurut Mantan Pangdam IV Diponegoro ini, karena adanya gejala pembangkangan itu maka dalam acara Munas III Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Solo Rabu (23/7) pihaknya mengingatkan kepada seluruh Pemda bahwa pemerintahan itu satu adanya.

"Jadi sebelum ada pembangkangan, langsung saya luruskan. Di Solo kemarin saya sudah ingatkan, pejabat itu disumpah taat peraturan. Ini gradasi pemerintahan.Saya sebagai menteri mengingatkan bahwa untuk kepentingan masyarakat kita harus satu," sambungnya.

Dikatakan, pihaknya tidak akan memberikan teguran keras terhadap Pemda yang tidak hirau dengan kebijakan pusat ataupun tidak taat pada peraturan perundangan.

"Tapi kalau salah penerapan dan melanggar, urusannya tidak lagi dengan saya, tapi dengan yang lain. Kalau urusan dengan kepolisian dan kejaksaan kan tidak enak. Maka taati saja," pungkasnya. (ara/jpnn)